Kader Parlok Harus Kantongi Izin Ketua

Sejumlah kader partai lokal (parlok) telah mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) tingkat DPR RI

Kader Parlok Harus Kantongi Izin Ketua
IST
Riskika L Darwin 

* Jika Maju ke DPR RI Melalui Parnas

BANDA ACEH - Sejumlah kader partai lokal (parlok) telah mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) tingkat DPR RI melalui partai nasional (parnas) yang berafiliasi dengan parlok. Untuk menuju ke Senayan, kader parlok harus terlebih dahulu mengantongi izin tertulis dari pimpinan parlok.

Hal itu diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal yang berbunyi: keanggotaan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari pimpinan partai politik lokal.

“Tidak ada masalah kalau dia rangkap jabatan (parlok dan parnas) sejauh memiliki izin dari ketua parlok,” kata analis politik Aceh, Riskika L Darwin dalam diskusi publik tentang pengawasan dan peran Panwaslih untuk kedaulatan Pemilu 2019 yang diprakarsai Parameter Institute di Hotel Syariah Lingke, Banda Aceh, Senin (6/8).

Kegiatan yang dimoderatori Mahmudin itu juga menghadirkan pemateri lain, Kurniawan SH, LLM, pakar hukum tata usaha negara dari Universitas Syiah Kuala. “Menurut PP Nomor 20, rangkap partai dalam bersamaan hanya untuk partai nasional dan mendapat izin sebelum dia itu berstatus rangkap jabatan di partai lain,” kata Kurniawan.

Menurut Kurniawan, PP Nomor 20 Tahun 2007 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Karena aturan ini amanat dari UUPA, lanjutnya, maka PP Nomor 20 Tahun 2007 wajib dipandang sebagai lex spesialis.

Diskusi ini digelar setelah mengemuka pernyataan Muzakir Manaf alias Mualem selaku Ketua Dewan Penasihat DPD Gerindra Aceh sekaligus Ketua DPA Partai Aceh (PA) yang mengatakan bahwa dirinya hanya mendukung bakal calon legislatif (bacaleg) tingkat DPR RI dari Partai Gerindra pada Pemilu 2019.

Pernyataan Mualem itu dapat dimaklumi karena PA dan Gerindra telah lama berafiliasi. Menurut Mualem, semua balon DPR RI dari Partai Gerindra dari dapil Aceh I dan Aceh II merupakan rekomendasi dirinya kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, termasuk kader PA yang maju ke Senayan lewat partai itu.

Berbeda dengan Pemilu 2014 di mana kader PA hanya boleh maju ke DPR RI lewat Partai Gerindra sebagai partai afiliasi, tetapi pada Pemilu 2019 banyak kader parlok itu memilih maju lewat partai nasional lain seperti Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Nasional Demokrat.

Apakah kader PA yang maju lewat partai non-Gerindra itu telah mendapat surat izin tertulis dari Mualem sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) PP Nomor 20 Tahun 2007? Azhari Cagee, salah satu kader PA yang maju lewat Partai Bulan Bintang (PBB) ketika ditanyai Serambi mengatakan bahwa dirinya belum memperoleh surat izin secara tertulis dari Mualem.

“Terkait dengan izin, kita jauh-jauh hari telah meminta restu secara lisan dari pimpinan PA, Mualem. Dan beliau merestui. Tapi tentang masalah izin surat, itu tidak diatur secara khusus di dalam UUPA dan dalam undang-undang mana pun. Tapi jika diperlukan, akan kita minta,” ucapnya.

Anggota KIP Aceh, Munawar Syah yang ditanyai Serambi menjelaskan soal izin pimpinan parlok terhadap anggota partainya yang rangkap keanggotaan dengan parnas itu menjadi wilayah kewenangan masing-masing pimpinan parlok sesuai dengan yang diatur dalam AD/ART parlok.

“Prinsipnya, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak ada pasal yang mengatur izin tersebut sehingga tentunya tidak ada formulir khusus memuat izin bagi anggota parlok yang secara perseorangan juga merangkap anggota parnas jika diajukan sebagai bacaleg oleh parnas,” katanya.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help