Maju DPR-RI, Anggota DPRA tak Perlu Mundur

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengeluarkan surat yang isinya membolehkan anggota DPRA/DPRK

Maju DPR-RI, Anggota DPRA tak Perlu Mundur
ZUANDA, Ketua DPD PKS Sabang

* Dewan dari Parnas bisa Maju dari Parlok
* PKS: Surat KPU Melanggar UUPA dan Permendagri

BANDA ACEH - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengeluarkan surat yang isinya membolehkan anggota DPRA/DPRK yang mewakili partai politik lokal (parlok) maju ke DPR-RI melalui partai nasional (parnas), tanpa harus mundur.

Demikian juga untuk anggota DPR, DPRA, atau DPRK di wilayah Aceh yang mewakili partai politik nasional, tidak perlu mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRA, atau DPRK apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPRA atau DPRK di wilayah Aceh mewakili partai politik lokal.

Dasar dikeluarkan dua poin itu, mengacu pada Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUPA yang mengatur antara lain bahwa keanggotaan partai politik lokal dibolehkan merangkap keanggotaan partai politik nasional.

Ketentuan itu dimuat dalam surat KPU RI Nomor 783/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman. Surat itu dikeluarkan untuk menjawab surat KIP Sabang Nomor 363/ PL.01.4-SD/1172/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018.

Informasi ini diterima Serambi, Rabu (8/8) dari Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sabang, Zuanda. Menurutnya, isi surat KPU melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengharuskan anggota dewan yang maju melalui partai berbeda harus mundur dari jabatan DPR.

Zuanda menyampaikan, KIP Sabang mengajukan surat ke KPU untuk meminta arahan karena ada anggota DPRK Sabang dari PKS, Afrizal B SHi yang kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019 melalui parlok yaitu Partai Aceh. Padahal, kegandaan anggota partai politik hanya dibolehkan antara parlok dengan parnas, bukan sebaliknya.

Menurut Zuanda, KPU telah mengabaikan penjelasan Pasal 83 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal yang berbunyi; untuk membuka ruang partisipasi anggota partai politik lokal dalam pemilu nasional, anggota partai politik lokal secara perseorangan dapat merangkap keanggotaan satu partai politik nasional.

“Hal ini jelas sekali dikarena partai lokal tidak dapat mencalonkan diri pada level nasional (DPR RI),” ungkap dia.

Menurutnya, sikap membolehkan calon anggota dewan yang maju lewat partai lain tanpa harus mengundurkan diri dari jabatan anggota DPR sebagaimana Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf t diseluruh level pemilihan sangat bertentangan dengan yang ada dalam UUPA dan PP Nomor 20 Tahun 2017 tentang Partai Politik Lokal.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help