Rp 10 M untuk Pembebasan Lahan Irigasi Alue Geureutut

Pemerintah Aceh telah menganggarkan dana sebesar Rp 10 miliar dalam APBA 2018 untuk biaya pembebasan lahan

Rp 10 M untuk Pembebasan Lahan Irigasi Alue Geureutut
SEORANG warga berjalan di atas permukaan tanah Waduk Paya Laot Peudada, Bireuen yang tampak retak-retak karena kekeringan, Senin (2/4).

BIREUEN - Pemerintah Aceh telah menganggarkan dana sebesar Rp 10 miliar dalam APBA 2018 untuk biaya pembebasan lahan pembangunan jaringan Irigasi Alue Geureutut di Kecamatan Makmur, Bireuen. Tim persiapan pembebasan lahan juga sudah menemui warga terutama pemilik lahan yang akan terkena proyek irigasi tersebut bertempat di kantor Camat Makmur, Kamis (9/8) sore.

Sekdakab Bireuen, Ir Zulkifly SP kepada Serambi, Jumat (10/8), mengatakan, perserta pertemuan selain warga serta pemilik tanah, juga dihadiri Asisten I Mursyid SP, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bireuen Fadli ST, Kabag Pemerintahan Umum Mawardi, serta rekanan pelaksana proyek Irigasi Alue Geureutut, H Mukhlis Takabeya. “Turut juga hadir, Sekretaris Dinas Pengairan Aceh Budianto, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Irigasi Marzuki, serta PPTK Pembebasan Tanah Edi Saputra,” sebut Zulkifly.

Di hadapan perangkat Desa Alue Dua, Batee Dabai, dan Blang Dalam, serta puluhan warga, Sekda menjelaskan, tahun ini pembangunan jaringan irigasi Alue Geureutut mendapat kucuran dana Rp 10 milyar bersumber APBA untuk pembayaran pembebasan tanah. Untuk itu, tim dan rekanan akan mendata tanah warga yang terkena pembangunan atau dilalui jaringan irigasi untuk dibebaskan.

“Tim mengharapkan kerja sama dari pemilik lahan untuk kelancaran proses pembebasan tersebut. Menyangkut harga tanah, akan dinilai oleh yang berhak yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan setelah hal itu selesai baru dilakukan pembayaran pada tahun ini juga,” jelasnya.

Sementara itu, Camat Makmur, Azmi SAg berharap, semua tahapan proyek pembangunan Irigasi Alue Geurutut dapat berjalan lancar, mulai dari pedataan tanah yang harus dibebaskan, pembayaran, sampai kepada pelaksanaan, hendaknya tidak ada kendala agar proyek menyangkut kepentingan masyarakat banyak tersebut cepat rampung.(yus)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help