Kenapa Indonesia Masih Impor Beras? Ini Beragam Masalahnya

SERAMBINEWS.COM - Merujuk data produksi beras Kementerian Pertanian, produksi beras di Indonesia sudah surplus alias berlebih memenuhi kebutuhan konsumsi domestik.

Sayangnya, validitas data produksi beras dari Kementerian Pertanian menjadi pertanyaan. Ternyata impor beras masih dibutuhkan untuk menambal kebutuhan masyarakat. 

Ironisnya, impor beras sendiri bisanya diputuskan pada rapat yang juga mengikutsertakan Bulog dan menteri pertanian yang selalu menyatakan produksi beras surplus. 

Baca: Gagal Jadi Cawapres di Pilpres 2019, Mahfud MD Ungkap Soal Ancaman Maruf Amin ke Jokowi

Pengamat pertanian Khudori menuturkan, selain tidak ada data pembanding dari instansi lain terkait produksi beras, benturan kepentingan dari data yang dihasilkan juga sangat tinggi. 

Di mana lembaga yang memproduksi data dan yang menggunakannya tidak lain adalah Kementerian Pertanian sendiri.

“Surplus kita besar cuma ya tadi, validitasnya diragukan. Conflict of interest-nya tinggi sekali. Kan yang produksi data sama penggunanya sama,” ujarnya, Kamis (16/8/2018).

Baca: Misi Terakhir Penyamaran Kapten Hirath Al Sudani, Intel Ternama Irak yang Menyusup ke Basis ISIS  

Di samping itu, akademisi ini juga tidak yakin dengan metode perolehan data dari kementerian tersebut.

Pasalnya untuk jumlah luasan lahan, tidak ada penghitungan secara riil alias hanya perkiraan.

“Pengumpulan datanya memang bukan survei lapangan. Itu tadi perkiraan-perkiraan. Untuk luas panen bukan survei lapangan,” kata Khudori.

Padahal, luas panen sangat menentukan seberapa besar produksi. Di mana total produksi diperoleh dari perkalian antara luas panen dengan produktivitas.

Baca: Jadi Pengungsi di Jerman, Gadis Yazidi ini Justru Berjumpa Anggota ISIS yang Menyiksanya Dulu

Menurut data yang diperoleh dari citra satelit, luas lahan sawah di Indonesia bahkan hanya di angka 7,7 juta hektare.

Tapi, data Kementan berkata beda. Pada akhir 2016, luas lahan sawah tercatat sebesar 12,97 juta hektare.

Khudori mengingatkan, soal impor beras memang tidak bisa hanya mengacu pada produksi beras.

Ada masalah lain, yakni penyerapan Bulog yang tidak bisa optimal dikarenakan memang masih rendahnya harga pokok pembelian yang diterapkan pemerintah.

Baca: 13 Tahun MoU Helsinki, Kisah Apa Karya dan Pasukan GAM Menunggu Utusan CMI di Belantara Aceh

“Problem utama terkait impor beras adalah kemampuan Bulog menyerap beras atau gabah hasil produksi dalam negeri,” paparnya.