PKS Laporkan KIP Sabang ke DKPP

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sabang melaporkan ketua dan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP)

PKS Laporkan KIP Sabang ke DKPP
PKS 

SABANG - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sabang melaporkan ketua dan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (16/8). Laporan itu diajukan lewat Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh.

Kuasa Hukum PKS, Kasibun Daulay SH dan Faisal Qasim SH MH menyampaikan, pihaknya melaporkan KIP Sabang ke DKPP karena menduga adanya pelanggaran kode etik dan perbuatan melawan hukum. Aduan itu diterima oleh Ketua Panwaslih Aceh, Faizah di ruang kerjanya.

“Dugaan pelanggaran yang dilakukan KIP Sabang adalah memasukkan nama saudara Afrizal Bakri SHi dalam DCS DPRK Sabang untuk Pemilu tahun 2019 dari Partai Aceh melalui Surat Keputusan Nomor 14/HK.04.2-

Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019,” kata Kasibun Daulay.

Kasibun menjelaskan, Afrizal dianggap oleh KIP Sabang telah memenuhi syarat (MS) sehingga dimasukkan ke dalam DCS. Padahal, Afrizal belum mengajukan surat pengunduran diri dari anggota DPRK Sabang periode 2014-2019 sebagai salah satu syarat bakal pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf s dan Ayat (5) huruf c PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota.

“PKS Sabang sudah mengingatkan saudara Afrizal Bakri melalui surat nomor 11/S/ PKS/VII/1439 H, yang intinya meminta Afrizal Bakri apabila masuk dalam bakal caleg dari partai lain selain PKS, agar mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotan PKS,” ujarnya.

Bahkan, sambung Kasibun, pihaknya juga sudah pernah menyurati KIP Sabang melalui surat Nomor 13/S/PKS/VII/1439H tertanggal 16 Juli 2018 yang isinya memohon agar KIP meminta surat pengunduran diri anggota DPRK dari PKS yang maju dari partai lain.

“Tapi KIP tidak mengubris surat PKS dan tetap memasukan saudara Afrizal Bakri dalam DCS. Tindakan KIP tersebut kami anggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum,” katanya.

Menurut Kasibuan, KIP Sabang juga melanggar peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. “Dengan banyaknya peraturan perudang-undangan yang dilanggar oleh KIP Sabang, maka secara sendirinya KIP Sabang juga telah melanggar kode etik dan asas-asas Pemilu yaitu asas integritas dan asas profesionalitas,” pungkasnya.(mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved