Memperingati Perdamaian Aceh Senator Minta Pemerintah Pusat Dukung Penuh Pembangunan Aceh

H. Sudirman, anggota Komite II yang sekaligus unsur pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI

Memperingati Perdamaian Aceh Senator Minta Pemerintah Pusat Dukung Penuh Pembangunan Aceh

JAKARTA - H. Sudirman, anggota Komite II yang sekaligus unsur pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI mewakili keseluruhan anggota DPD RI asal Aceh untuk menyampaikan laporan pada Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Rabu (15/18/2018).

Dalam penyampaian laporannya, senator yang populer disapa Haji Uma turutmenyinggung soal perdamaian Aceh, mengingat disaat yang sama seluruh masyarakat Aceh sedang memperingati 13 tahun perdamaian Aceh. Dalam laporannya dihadapan unsur pimpinan dan seluruh anggota DPD RI yang hadir di Gedung Nusantara V, H. Sudirman meminta Pemerintah Pusat untuk mendukung secara maksimal pembangunan Aceh paska perdamaian yang terbangun antara Pemerintah Pusat dan Aceh pada 15 Agustus 2015 tempo lalu. Mengingat perdamaian adalah ruang bagi terciptanya kondisi kondusif yang menjadi kunci bagi optimalisasi pembangunan untuk mengejar ketertinggalan oleh sebab konflik panjang yang mendera Aceh dimasa lalu.

Adapun 2 sektor utama pembangunan yang menjadi fokus prioritas adalah sektor kelautan dan perikanan serta sektor pertanian yang menjadi sektor kunci dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Aceh, selaras dengan program nawacita pemerintah pusat yangdicanangkan oleh Presiden Ir. Joko Widodo sejak awal kepemimpinannya. Menurut H. Sudirman, Aceh dengan letak geografis strategisnya yang dikelilingi oleh Selat Malaka dan Samudra Hindia serta pantai utaranya yang berbatasan dengan Selat Banggala memiliki panjang garis pantai 1.660 km dengan luas perairan laut mencapai 295.370 km² terdiri dari laut wilayah (perairan teritorial dan perairan kepulauan) 56.563 km² dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 238.807 km². Kondisi tersebut sangat strategis untuk usaha perikanan, khususnya penangkapan ikan di laut dan budidaya tambak.

Wilayah pertambakan di sepanjang pesisir Aceh ini sangat didukung oleh luasnya sebaran hutan bakau atau mangrove yang berfungsi mencegah abrasi pantai, melindungi habitat biota laut dan pencegahan pencemaran serta memiliki fungsi produksi akuatik yaitu perikanan, tambak dan lain-lain. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan Sabang sebagai salah satu daerah kepulauan sebagai sasaran program pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).

Namun Sektor Kelautan dan Perikanan Aceh secara keseluruhan masih terus membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk mendorong pengembangan secara makimal. Menurut Haji Uma, Mayoritas kegiatan usaha perikanan umumnya masih dikerjakan secara tradisional (khususnya perikanan budidaya tambak), belum menerapkan IPTEK dan manajemen yang profesional. Hal ini menyebabkan sebagian besar nelayan dan pembudidaya ikan di Aceh masih rendah produktifivas hasil budidaya. Demikian juga dengan petambak garam masih menggunakan pola produksi secara tradisional dengan beban kerja tinggi namun rendah pendapatan, sehingga kesejahteraan nelayan masih rendah.

Selain itu, Aceh membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam upaya peningkatan sarana dan insfrastruktur kelautan dan perikanan secara umum serta bantuan untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya dalam skala kecil. Aceh membutuhkan pengembangan industri hilir perikanan, seperti pembangunan pabrik pengolahan rumput laut, pabrik pengolahan dan pengalengan ikan dan lain sebagainya. Hal ini untuk menciptakan nilai tambah produk, penyerapan tenaga kerja dan menghasilkan efek pengganda ekonomi daerah lainnya.Selama ini, komoditi hasil laut Aceh mayoritas dijual mentah dan dengan harga murah tanpa adanya proses pengolahan lebih lanjut.

Sementara untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang menjadi bagian dari program nawacita pemerintah pusat, upaya pembangunan bidang pertaniandan perkebunan secara maksimal menjadi bagian prioritas. Aceh memiliki potensi besar menjadi daerah lumbung pangan bagi nasional, namun optimalisasi pembangunan sektor pertanian, khususnya upaya optimalisasisarana dan infrastruktur pertanian serta kesejahteraan petani menjadi kunci penting yang harus menjadi fokus prioritas pemerintah pusat yang bersinergis dengan pemerintah daerah. DPD RI sendiri, khususnya Komite II memberi perhatian prioritas terhadap kedaulatan pangan di Indonesia, salah satunya dengan mendorong lahirnya regulasi terkait dengan mengusulkan RUU Kedaulatan Pangan.

Sebagai representasi daerah yang fokus dalam upaya artikulasi dan memperjuangkanaspirasi serta kepentingan daerah, maka dirinya sangat mengharapkan dukungan pemerintah pusat bagi pembangunan kedaulatan pangan serta sektor kelautan dan perikanan di Aceh. Kedua sektor tersebut menjadi bagian penting mewujudkan kemajuan daerah serta kesejahteraan rakyat.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved