KIP Kurang Sosialisasi

Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) menduga, minimnya tanggapan atau laporan masyarakat Aceh terhadap rekam

KIP Kurang Sosialisasi
ASQALANI, Presidium JaDI

* Terkait Minimnya Laporan Masyarakat tentang Bacaleg

BANDA ACEH - Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) menduga, minimnya tanggapan atau laporan masyarakat Aceh terhadap rekam jejak bakal calon legislatif (bacaleg) DPRA dan DPRK menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pemilu masih sangat rendah.

Presidium JaDI, Asqalani, mengatakan, hipotesa atau dugaan sementara tersebut dapat dilihat dengan beberapa pertanyaan.

Pertama, apakah masyarakat sudah tidak peduli lagi dengan Pemilu?; kedua, apakah masyarakat mendapatkan informasi dari penyelenggara bahwa daftar calon sementara (DCS) sudah diumumkan ke publik?; atau pertanyaan ketiga, apakah masyarakat sudah mengetahui mekanisme pemberian masukan/tanggapan?

“Atas beberapa pertanyaan di atas, kami lebih mencermati pada poin pertanyaan kedua; kecenderungan masyarakat secara umum belum mendapatkan informasi dari penyelenggara Pemilu,” kata Asqalani dalam pernyataan tertulisnya kepada Serambi, Kamis (30/8).

Hal ini, lanjutnya, dapat dilihat bahwa KIP Aceh berdasarkan peraturan KPU No 5 Tahuan 2018, hanya mempublikasi pengumuman DCS pada tanggal 12-14 Agustus 2018, selebihnya secara pasif menunggu tanggapan dan masukan masyarakat mulai 12-21 Agustus 2018 (10 hari).

Pada sisi yang lain, ekspektasi masyarakat kepada penyelenggara untuk menyelenggarakan Pemilu secara demokratis dengan konsistensi berpegang pada asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu itu sendiri begitu besar. Di antara azas yang patut menjadi perhatian pada pelaksanaan pengumuman DCS adalah proposional, efektif, dan efisien.

“Pemberitaan pengumuman DCS yang sudah dilakukan apakah sudah dapat memenuhi azas dan prinsip yang dimaksud? Menurut hemat kami, diperlukan langkah yang masif dan kontinyu dari penyelenggara pemilu (KIP dan Panwaslih) untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang rekam jejak calon DCS yang sudah diumumkan,” ujar Asqalani yang juga Komisioner Bawaslu Aceh periode 2013-2018 ini.

Oleh karena itu, pihaknya menyarankan KIP dan Panwaslih, baik secara mandiri maupun bersama-sama, agar melakukan sosialisasi secara masif melalui media cetak dan elektronik sampai dengan batas waktu berakhirnya pengajuan calon pengganti.

Kedua dapat juga mengandeng komponen sipil untuk memberikan kontribusinya dalam pemantauan dan pengawasan pemilu 2019, ketiga hasil akhir pelaksanaan dan pengawasan tahapan pencalonan disosialisasikan ke publik agar masyarakat dapat mengetahui bahwa masukan/tanggapan mereka telah direspons dengan baik dan benar oleh penyelenggara pemilu.

“Langkah-langkah ini perlu dijalankan oleh penyelenggara pemilu di Aceh dalam rangka melahirkan kualitas dan integritas hasil pemilu yang demokratis, sehingga pemilu dipercaya masyarakat dan secara tidak langsung juga telah membangun citra positif bagi penyelenggara pemilu itu sendiri,” demikian Asqalani.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved