Mahasiswa Demo Pemko

* Tuntut Buka Formasi untuk CPNS

SUBULUSSALAM - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Massa Untuk Kota Subulussalam (AMUK) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota dan DPRK Subulussalam menuntut pemerintah setempat membuka formasi CPNS 2018, Kamis (20/9) .

Aksi demo yang dimotori mahasiswa dan pemuda ini membawa sejumlah spanduk dan poster menggunakan kendaraan roda dua. Pantauan di lapangan massa bergerak dari kantor pemuda sekitar pukul 10. 45 WIB menuju kantor Wali Kota Subulussalam untuk menyampaikan sejumlah tuntutan setelah daerah ini tidak mendapat formasi CPNS.

Setiba di kantor wali kota, massa diterima Sekdako Damhuri dan Asisten II Setdako Subulussalam Lidin. Sementara Wali Kota H Merah Sakti dan Wakilnya Salmaza sedang berada di luar daerah.

Satria Tumangger dalam orasinya mengatakan kegagalan Subulussalam tidak mendapat formasi CPNS disebabkan kelalaian sejumlah dinas dalam menyiapkan Analis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

Ia mendesak Wali Kota Subulussalam mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Di hadapan massa, Sekda Damhuri mengatakan tidak bisa merespons tuntutan tersebut karena itu hak prerogatif Wali Kota Subulussalam selalu pucuk pimpinan.

“Tuntutan poin kedua ini tidak bisa saya jawab, saya sebagai Sekda, ada pejabat yang lebih tinggi lagi, namun tuntutan adik-adik akan saya sampaikan kepada pimpinan,” kata Damhuri.

Tidak puas atas tanggapan Sekda Damhuri, massa beralih ke Kantor DPRK Subulussalam untuk meminta wakil rakyat menggunakan hak interpelasi kepada pemerintah terkait tidak adanya formasi CPNS 2018.

Dalam pertemuan yang difasilitasi Wakil Ketua DPRK Fajri Munthe didampingi Ketua Komisi D Haris Muda Bancin dan H Zainuddin, H Ajo Irawan dan Supriyono, pimpinan dewan setuju mencopot kepala dinas yang tidak menyiapkan Anjab dan ABK.

Sementara itu Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Kota Subulussalam, Edi Sahputra Bako meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Irwan Yasin segera mundur. Menurut Edi pilihan mundur merupakan jalan terbaik baginya lantaran selama ini dinilai yang bersangkutan belum mampu memimpin lembaga pendidikan.

Karenanya, Kadisdikbud Irwan diingatkan agar berbesar jiwa dengan menyatakan sikap mundur dari jabatan kepala dinas,

“Karena riak dan gejolak masyarakat begitu sangat besar meminta beliau untuk mundur, kekecewaan publik tentu sudah sangat besar terhadap Pak Irwan (Kadisdikbud), persoalan demi persoalan terus muncul di tubuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mulai dari dugaan pungli yang dikeluhkan para guru honorer dan PNS, gaji guru honorer tidak jelas, dan dana sertifikasi selalu terlambat,” kata Edi.

Dia menambahkan berbagai persoalan yang terjadi di tubuh Disdikbud Subulussalam antara lain juga rendahnya mutu pendidikan persoalan tidak adanya formasi CPNS di Subulussalam karena tidak selesainya Anjab dan ABK.(lid)