Uang Bantuan Sapi Harus Dikembalikan ke Negara

Semua penerima keuntungan dari pengadaan bantuan sapi di Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe

Uang Bantuan Sapi Harus Dikembalikan ke Negara
SEMBILAN penerima sapi bantuan dari Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe disumpah saat saksi menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Rabu (12/9). 

* Jika Tidak, Semua Penerima Bisa Diusut

BANDA ACEH - Semua penerima keuntungan dari pengadaan bantuan sapi di Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe, seperti warga penerima manfaat, koordinator, rekanan, maupun pihak dinas diminta untuk mengembalikan uang yang pernah diterima dari program itu ke negara.

Jika tidak mengembalikan, maka mereka akan diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebab, program pengadaan sapi di DKPP diduga fiktif dan kini sedang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh.

Terkait kasus itu, ada tiga terdakwa yang sedang menghadapi persidangan yaitu drh Rizal mantan kepala DKPP Lhokseumawe, drh Dahlina selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Ismunazar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Karena saksi sudah menerima keuntungan maka saksi harus mengembalikam uang itu sebelum tuntutan dibacakan. Bersedia?” tanya JPU Kejari Lhokseumawe, Zilzaliana SH kepada M Nazir Hamzah selaku koordinator yang diperiksa sebagai saksi pada Rabu (3/10).

Apabila saksi atau penerima keuntungan belum mengembalikan uang itu sampai tuntutan dibacakan, lanjut Zilzaliana, maka akan menjadi catatan jaksa. “Bisa saja saksi dinaikkan statusnya menjadi tersangka karena turut menerima manfaat dari kasus itu,” ujarnya.

Dalam sidang sebelumnya, majelis hakim juga sudah mengingatkan warga dari kelompok penerima manfaat untuk mengembalikan uang yang diterima. Dalam proyek itu, warga tidak diberi sapi melainkan uang dengan jumlah mulai Rp 200.000 hingga Rp 10 juta. Padahal dalam rancangan anggaran, rata-rata dana yang diusulkan dalam proposal mencapai Rp 40 juta.

Dari sejumlah saksi—warga penerima manfaat, koordinator, dan rekanan— yang sudah diperiksa majelis hakim, baru satu rekanan yang langsung menyetor uang di muka persidangan sebesar Rp 41 juta yaitu Heri Saputra, Direktur CV Satelit Palapa.

Untuk diketahui, pada 2014, DKPP Lhokseumawe melakukan pengadaan ternak sapi dengan anggaran Rp 14,5 miliar. Program yang menggunakan APBK Lhokseumawe Tahun 2014 itu terlibat 160 perusahaan.

Kemudian, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh terungkap bahwa pengadaan ternak yang dilakukan oleh 111 dari 160 perusahaan tersebut diduga fiktif, sehingga kerugian negara mencapai Rp 8,168 miliar. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved