Mahasiswa Demo ke Kantor Bupati

* Tolak Pengadaan Mobil Dinas Rp 1,9 M

BIREUEN - Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Bireuen kembali menggelar demo atau aksi damai ke Kantor Bupati, Selasa (23/10). Dalam aksi damai itu, ada 9 poin tuntutan pengunjuk rasa. Salah satunya mendesak Bupati Bireuen H Saifannur SSos untuk menolak pengadaan mobil dinas bupati seharga Rp 1,9 miliar yang sudah disahkan dalam APBK-P 2018.

Pantauan Serambi, sambil membawa sejumlah poster dan pengeras suara dengan mobil pikap, mahasiswa yang jumlahnya belasan orang itu awalnya berkumpul di depan Stadion Cot Gapu Bireuen, tepatnya sebelah barat kantor bupati. Lalu mereka berjalan kaki ke kantor bupati dengan mambawa poster dan alat pengeras suara. Aksi damai mereka dikawal aparat kepolisian dan Satpol PP Bireuen.

Awalnya belasan pendemo itu tidak dibenarkan masuk ke kompleks kantor bupati oleh aparat keamanan. Sehingga Koordinator Aksi, Iskandar menyampaikan orasinya di depan pintu gerbang sebelah barat kantor bupati.

Dalam orasinya, ada 9 poin tuntutan pengunjuk rasa, yaitu salah satunya mendesak Bupati Bireuen H Saifannur SSos untuk menolak mobil seharga Rp 1,9 miliar yang telah disahkan oleh DPRK Bireuen dalam pembahasan APBK-Perubahan 2018. “Ini bukan bicara mengenai aturan atau undang-undang, tapi mengenai moral,” sebut Tuih, sapaan akrab Iskandar.

Dikatakannya, pihaknya datang bukan karena dibayar, tapi ini murni karena hati nurani dan memperhatikan kondisi Bireuen saat ini. Mereka mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bireuen untuk lebih memperhatikan dan memberdayakan nasib perekonomian masyarakat.

“Kami mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bireuen menunaikan janji politik masa kampanye secara tuntas dan ikhlas dengan azas transparansi, keterbukaan, informasi publik serta penuh tanggung jawab, sesuai ucapan dan perbuatan yang siap mewakafkan dirinya kepada masyarakat Kabupaten Bireuen tanpa egois dan sombong,” teriak Tuih.

Pendemo juga mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bireuen agar berani membuat qanun imbauan Standarisasi Cafe dan Restoran, yang dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam. Setelah beberapa menit pendemo berkoar-koar di depan pintu gerbang, akhirnya petugas keamanan mengizinkan para pendemo masuk ke kantor bupati. Sebanyak 15 orang perwakilan mereka kemudian duduk bersama dengan Sekda Bireuen Ir Zulkifli Sp dan beberapa pejabat lainnya di Oproom Kantor Bupati.

Dalam pertemuan yang dijaga ketat aparat keamanan, para pendemo membacakan 9 tuntutan mereka dan diterima oleh Sekda Bireuen untuk disampaikan kepada bupati. Saat aksi damai kemarin, bupati dan wakil bupati sedang tugas di luar daerah.

Para pejabat Bireuen menerima pendemo di Oproom Kantor Bireuen, Selasa (23/10). Pejabat Pemkab Bireuen yang dipimpin Sekda Ir Zulkifli Sp saat menerima peserta aksi damai mengatakan, pihaknya telah mendengarkan tuntutan tersebut dan akan disampaikan kepada Bupati. “Karena saat ini Pak Bupati dan Wakil Bupati sedang berada di luar daerah, maka nantinya akan disampaikan setelah beliau pulang,” sebut Zulkifli.

Terkait pengadaan mobil dinas, pihaknya menunggu hasil evaluasi dari provinsi. Sementara tuntutan lainnya, juga akan disampaikan kepada Bupati, karena yang bisa mengambil sikap hanya bupati.

Turut menerima para pendemo Asisten I Setdakab Bireuen Mursyid SP, Plt Asisten III Husaini SH MM, Kepala DPKD Bireuen Zamri SE, Kepala Kantor Kesbangpol Zaldi AP, SSos, Kabag Humas Setdakab Bireuen Farid Maulana SE, MSM, dan pejabat terkait lainnya. Kemudian, mahasiswa dan masyarakat tersebut bersalaman sebelum membubarkan diri.(c38)