13 Pelamar CPNS Laporkan BKPSDM Langsa ke Ombudsman

Sebanyak 13 pelamar CPNS untuk formasi D3 radiografer pada UPTD Puskesmas di Langsa Timur, Kota Langsa, melaporkan BKPSDM

13 Pelamar CPNS Laporkan BKPSDM Langsa ke Ombudsman
Ilustrasi 

BANDA ACEH - Sebanyak 13 pelamar CPNS untuk formasi D3 radiografer pada UPTD Puskesmas di Langsa Timur, Kota Langsa, melaporkan BKPSDM Kota Langsa ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Kamis (26/10). Mereka melapor karena dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi karena persoalan lampiran akreditasi kampus.

Alhasil, ke-13 pelamar tersebut gagal mengikuti ujian CAT CPNS. Salah satu CPNS berinisial JRN yang menjumpai Serambi di Banda Aceh, Jumat (26/10) menjelaskan, mereka dinyatakan tidak lulus administrasi karena dinilai tidak menyerahkan akreditasi kampus sesuai dengan tahun kelulusan.

“Kami melampirkan akreditasi terbaru, tahun 2015. Ternyata belakangan dikasih tahu harus akreditasi tahun kelulusan, dan tidak bisa diubah lagi. Kami langsung dinyatakan tidak lewat tahap administrasi,” kata JRN kepada Serambi.

JRN menjelaskan, dia dan kawan-kawannya melampirkan akreditasi kampus terbaru, karena pada web BKPSDM dalam syarat pendaftaran tidak disebutkan bahwa pelamar harus melampirkan akreditasi tahun kelulusan. “Setiap hari kami cek di web sebelum melamar, dan kami mendaftar pada tanggal 4. Karena tidak ada syarat harus akreditasi tahun kelulusan, jadi kami lampirkan akreditasi tahun 2015, akreditasi terbaru,” kata JRN.

JRN dan rekan-rekannya tersebut merupakan alumni dari salah satu kampus atro di Banda Aceh. Pada tahun 2011 saat JRN lulus, kampusnya tersebut masih berakreditasi Menkes. Kemudian pada tahun 2015 kampusnya kemudian berakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAMPTKes).

“Yang lucunya, di daerah lain ada kawan-kawan kami melampirkan akreditasi terbaru dan mereka lulus, kenapa kami di Langsa tidak lulus. Jumlah pelamar pada formasi kami ini sekitar 61 orang, yang tidak lulus ada sekitar 35 orang, dan 13 orang bermasalah akreditasi,” katanya.

JRN berharap, pihak Ombudsman menangani kasus yang dilaporkannya itu. Menurutnya, pihak Ombudsman sudah menghubungi pihak terkait, namun belum tersambung. Begitu pun, diakui Ombudsman kepada JRN, kasus itu sedang diinvestigasi di lapangan. “Inti dari laporan kami, BKPSDM Kota Langsa tidak konsisten dan tidak ada pemberitahuan persyaratan pendaftaran soal akreditasi itu di website,” pungkas JRN.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, DR Taqwaddin Husin yang dikonfirmasi Serambi membenarkan terkait laporan tersebut. “Ada laporan dari Langsa mewakili 15 orang. Laporan tersebut terkait akreditasi pendidikan yang tidak dicantumkan pada persyaratan saat pendaftaran,” pungkas Taqwaddin.(dan)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved