Pergantian Ketua DPRA Ditargetkan Secepatnya

Fraksi Partai Aceh (PA) DPRA menargetkan pergantian Ketua DPRA dari Tgk Muharuddin kepada Tgk Sulaiman

Pergantian Ketua DPRA Ditargetkan Secepatnya
For Serambinews.com
TGK Sulaiman (tengah) menyerahkan SK pengangkatan dirinya sebagai Ketua DPRA kepada Fraksi PA DPRA yang diterima oleh Ketua dan Sekretaris, Iskandar Usman Al-Farlaky (kanan) dan Azhari Cagee (kiri). 

* Sebelum Pengesahan APBA 2019
* Hari Ini Digelar Rapat Banmus

BANDA ACEH - Fraksi Partai Aceh (PA) DPRA menargetkan pergantian Ketua DPRA dari Tgk Muharuddin kepada Tgk Sulaiman bisa dilaksanakan secepatnya, sebelum APBA 2019 disahkan.

Untuk itu, Senin (5/11) hari ini DPRA akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) membahas usulan pergantian tersebut. Dari rapat Banmus ini juga akan ditetapkan jadwal sidang paripurna pergantian Ketua DPRA.

“Ya secepatnya, perintah partai seperti itu. Sebelum APBA 2019 disahkan. Karena itu Senin kita akan gelar rapat Banmus,” kata Ketua Fraksi PA, Iskandar Usman Al-Farlaky, menjawab Serambi disela-sela acara meninjau track atletik di Janthoe Spotr City, Aceh Besar, Sabtu (3/11).

Pihaknya menyatakan akan terus mengawal dan memproses cepat surat yang disampaikan oleh pimpinan partai. Apalagi tidak ada anggota di Fraksi PA yang mempertentangkan keputusan pergantian tersebut. “Semua kader fraksi tetap taat dan patuh pada kebijakan partai,” ucap Iskandar.

Dia juga mengaku, surat usulan pergantian itu sudah sampai ke Pimpinan DPRA. “Dua pimpinan DPRA sudah meneken surat undangan Banmus, yakni Pak Sulaiman Abda dan Pak Dalimi. Sudah kita koordinasikan juga dengan Sekwan untuk proses distribusinya,” ungkap Iskandar yang juga Ketua Umum PASI Aceh ini.

Lebih lanjut ia mengatakan, prosedur pergantian, baik di Banmus maupun sidang paripurna, tetap akan mengacu kepada tata tertib DPRA.

Sebelumnya seperti pernah diberitakan, Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) memutuskan memberhentikan Tgk Muharuddin SSos dari posisi Ketua DPRA. Sebagai gantinya, PA menunjuk Tgk Sulaiman, yang juga berasal dari daerah pemilihan (dapil) V, Aceh Utara dan Lhokseumawe.

Usulan pergantian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) bernomor 0063/DPA-PA/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018. SK itu ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPA-PA, Muzakir Manaf (Mualem) dan Kamaruddin Abubakar (Abu Razak).

“Surat keputusan penetapan ini diserahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk dapat dilaksanakan sebagaimana amanat putusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh serta sesuai dengan AD ART yang berlaku,” bunyi salah satu keputusan SK tersebut.

Pergantian Ketua DPRA tidak bisa sembarangan dilakukan. Ada aturan yang mengatur, yakni Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib DPRA.

Pada pasal 63 ayat 1) disebutkan, pimpinan DPRA berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap, melanggar kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRA, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan, dan ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPRA oleh partai politiknya.

Pada pasal 64 dijelaskan, pemberhentian Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dilaporkan dalam Rapat Paripurna/Rapat Paripurna Istimewa DPRA oleh Pimpinan DPRA. Selanjutnya pada Pasal 65, dikatakan, keputusan DPRA tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, disampaikan oleh Pimpinan DPRA kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Pemerintah Aceh untuk peresmian pemberhentiannya.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved