Wali Nanggroe tak Lagi Diperlukan

Senator Aceh, Drs Ghazali Abbas Adan menyatakan, Lembaga Wali Nanggroe (LWN) tak lagi diperlukan

Wali Nanggroe tak Lagi Diperlukan
IST

* Pendapat Ghazali Abbas Adan

JAKARTA - Senator Aceh, Drs Ghazali Abbas Adan menyatakan, Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe (LWN) tak lagi diperlukan, setelah berpulangnya ke rahmatullah, Almukarram Dr Tgk Hasan Muhamamd di Tiro pada 3 Juni 2010 di Banda Aceh.

Hal itu disampaikan Ghazali Abbas Adan di Jakara, Selasa (13/11), menyusul berkembangnya wacana tentang akan berakhirnya masa jabatan Wali Nanggroe yang saat ini diemban Tengku Malik Mahmud Al-Haythar, mantan perdana menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Menurut Ghazali Abbas, adanya Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe merupakan semangat kebatinan dalam rangka memberi tempat terhormat kepada Almukarram Dr Tgk Hasan Tiro sebagai lanjutan pengabdiannya kepada rakyat Aceh yang ia cintai. “Karena memang beliaulah yang paling mustahak memangku jabatan itu dan dari sisi apa pun memenuhi syarat menempati maqam ini,” ujar Ghazali Abbas Adan.

Namun, kata Ghazali, sejak berpulangnya Teungku Hasan Tiro delapan tahun lalu maka dengan sendirinya gugurlah semangat kebatinan itu. “Artinya, Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe itu tidaklah penting dan tidak diperlukan lagi. Terutama karena, sebagaimana faktanya selama ini lembaga tersebut tidak memberi nilai tambah apa pun terhadap citra dan bobot daerah dan rakyat Aceh, kecuali menguras anggaran, misterius, dan tak ada pertanggungjawaban yang jelas serta transparan ke mana saja anggaran itu dipergunanakan serta apa manfaatnya bagi rakyat Aceh,” gugat Ghazali Abbas.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Ghazali Abbas, maka sebaiknya dihentikan saja berwacana tentang kelanjutan dan orang yang akan mengisi lembaga itu pada periode kedua.

“Dengan demikian, anggarannya bisa dialihkan dan alokasikan kepada hal-hal yang menjadi prioritas pembangunan menuju Aceh Hebat sebagaimana dicanangkan oleh Pemerintah Aceh saat ini,” demikian Ghazali Abbas Adan.

Wacana tentang Wali Nanggroe belakangan ini menghangat karena masa jabatan Malik Mahmud Al-Haythar selaku Wali Nanggroe Aceh perdana akan berakhir pada 16 Desember 2018. Akan ada pemilihan Wali Nanggroe baru bulan depan, namun beberapa sumber menyebutkan, Tengku Malik Mahmud juga akan maju lagi.

Semula, berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2012 DPRA dan Gubernur Aceh menyepakati masa jabatan Wali Nanggroe lamanya tujuh tahun. Kemudian pada tahun 2013 ditetapkan lagi Qanun tentang Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe setelah mendapat koreksi dari Mendagri. Lahirlah Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012. Di antara klausul yang dikoreksi Mendagari adalah pasal tentang masa jabatan Wali Nanggroe, dari delapan dipangkas menjadi lima tahun. Itu sebab, pada akhir tahun ini masa jabatan Malik Mahmud berakhir dan akan ada pemilihan Wali Nanggroe baru.

Sementara itu, Pakar Hukum dan Pengamat Politik Aceh, Mawardi Ismail SH MHum, mengatakan, publik sangat kecewa dengan Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe (WN). Menurutnya, kekecewaan itu sangat jelas karena selama lima tahun menjabat, Wali Nanggroe tak berperan apa-apa dan tidak menyelesaikan masalah apapun yang sesuai tupoksinya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved