Soal Wali Nanggroe, Ini Kata Mantan Panglima GAM Wilayah Linge

Laporan Jalimin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Salah satu poin yang alot diperdebatan sebelum perjanjian damai GAM-RI (MoU Hilsinky) ditandatangani adalah soal Wali Nanggroe yang menjadi kekhasan Aceh dari daerah lainnya.

Tarik ulur lainnya adalah soal hymne, bendera, partai lokal dan calon independen untuk gubernur, bupati dan walikota.

Bagi mantan Panglima GAM Wilayah Linge, Fauzan Azima S memberi tamsil "Wali Nanggroe itu Komisaris, Gubernur itu Dirutnya."

Fauzan Azima mengatakan, pengesahan lembaga Wali Nanggroe dan perangkatnya adalah jiwa besar pihak Jakarta yang mengakui kekhasan Aceh.

Baca: Komentar Ghazali Abbas terhadap Wali Nanggroe Dinilai Menyerang Pribadi Malik Mahmud Al-Haytar

Provinsi lain juga bercita-cita mendapatkan pengakuan yang sama dengan Aceh, tetapi sulit mereka dapatkan.

Sumatera Barat dan daerah-daerah bekas kesultanan sebelum menjadi Republik Indonesia ingin mengenang sejarah mereka dengan lembaga seperti Wali Nanggroe.

Dikatakannya, Wali Nanggroe Aceh tidak lahir serta merta, tetapi melalui proses yang panjang melalui perjuangan penuh darah, air mata, nyawa dan kehormatan.

Sungguh sangat disayangkan kalau ada orang Aceh sendiri menyatakan Lembaga Wali Nanggroe itu tidak bermanfaat.

Baca: Polemik Penghapusan Lembaga Wali Nanggroe, Azhari Cagee: Jangan Menggoreng Isu yang tak Perlu

Memang benar diakui atau tidak, lanjut Fauzan Azima, keberadaan Pemangku Wali Nanggroe sekarang, (mohon maaf) kurang kreatif mengelola lembaga kebanggaan orang Aceh itu.

Namun bukan berarti salah beliau, pembisik kiri dan kananya lebih banyak bicara kepentingan pribadi daripada kepentingan Aceh yang lebih besar.

Pengalaman Fauzan, ketika menghadap kepada Wali Nanggroe yang mulia, Teungku Malek Mahmud Alhaytar beberapa kali di Pulau Penang, Malaysia, beliau punya ambisi besar untuk membangun Aceh, namun beliau terlalu dibebankan dengan persoalan remeh temeh dari orang-orang sekelilingnya.

Kalau orang Aceh cerdas dan mau, perlu menempatkan orang-orang yang profesional, jauh dari kepentingan pribadi dan golongan di sekeliling Wali Nanggroe sehingga keberadaan lembaga tersebut bisa menaikkan marwah rakyat Aceh seperti cita-cita perjuangan masa lalu.

Baca: Senator Fachrul Razi Bersumpah Siap Pertahankan Wali Nanggroe Sampai Darah Penghabisan

Keberadaan Wali Nanggroe bukan alat "lembaga perlawanan" kepada Jakarta, tetapi secara rutin dan ilmiah menjelaskan kepada pihak manapun bahwa Aceh adalah sebuah negeri yang harus diperhatikan ekstra dan Lembaga Wali Nanggroe adalah sebagai wadahnya mendiskusikan tentang hidup dan kehidupan rakyat Aceh.

Sebagai rakyat Aceh, lanjut Fauzan Azima, janganlah ikut-ikutan melemahkan Lembaga Wali Nanggroe apalagi bercita-cita membubarkannya.