Komentar Ghazali Abbas terhadap Wali Nanggroe Dinilai Menyerang Pribadi Malik Mahmud Al-Haytar
Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) Pidie, Tgk Jailani HM Yacob, mengatakan, keberadaan Lembaga Wali Nanggroe merupakan representasi identitas Aceh.
Penulis: Muhammad Nazar | Editor: Yusmadi
lihat foto
Laporan Muhammad Nazar | Pidie
SERAMBINEW.COM, SIGLI - Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) Pidie, Tgk Jailani HM Yacob, mengatakan, keberadaan Lembaga Wali Nanggroe merupakan representasi identitas Aceh.
Bahkan, secara historis Wali Nanggroe adalah simbol perjuangan.
Di mana Sang Deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Tengku Hasan di Tiro menerjemahkan lembaga itu dalam transformasi GAM sebagai semangat.
"Makanya ketika adanya pernyataan anggota DPD-RI, Ghazali Abbas Adan, yang menyatakan Wali Nanggroe tidak dibutuhkan lagi, hal itu cara-cara provokatif," kata Ketua Fraksi PA Pidie, Tgk Jailani HM Yacob, kepada Serambinews.com, Rabu (14/11/2018).
Baca: Polemik Penghapusan Lembaga Wali Nanggroe, Azhari Cagee: Jangan Menggoreng Isu yang tak Perlu
Baca: Wali Nanggroe tak Lagi Diperlukan
Baca: Ghazali Abbas Adan: Lembaga Wali Nanggroe tak Diperlukan Lagi
Selain itu, lanjutnya, komentar Senator Aceh Ghazali Abbas Adan, jika dicermati tidak elok terhadap pendidikan politik di Aceh.
Komentar tersebut telah mengenyampingkan UUPA, sekaligus menyebarkan informasi bernada tendesius, yang cenderung menyerang pribadi Malik Mahmud Al-Haytar.
"Kami menginginkan Lembaga Wali Nanggroe tetap dipimpin Malik Mahmud Al-Haytar. Sebab, beliau mengetahui arah dan semangat perjuangan GAM, di samping beliau mewakili GAM mendatangani MoU Helsinki," ujarnya.
Ia menambahkan, Wali Nanggroe telah ada dalam kerajaan Aceh.
Di mana saat Sultan Mahmudsyah meninggal dunia, yang kemudian diangkat Teungku Chik Di Tiro sebagai Wali Nanggroe, mengingat saat itu putera mahkota Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah masih muda. (*)
