Pegadaian Tawarkan Gadai Sertifikat Tanah, Ini Syaratnya

Melalui produk pegadaian yang sudah berlaku sejak 1 Juli 2018 itu, petani diharapkan terbebas dari gadai tak resmi yang tidak bersyariah

Pegadaian Tawarkan Gadai  Sertifikat Tanah, Ini Syaratnya
Serambi
Ferry Hariawan 

Laporan Mursal Ismail | Serambi

SERAMBINEWS, BANDA ACEH - PT Pegadaian Syariah Area Aceh menawarkan penerimaan gadai sertifikat tanah (rahn tasjily) atau bangunan kepada para petani di Aceh Besar. Nilai pinjaman dari perusahaan BUMN ini mulai Rp 1 juta hingga Rp 200 juta.

Batas waktu pinjaman setahun hingga lima tahun. Melalui produk pegadaian yang sudah berlaku sejak 1 Juli 2018 itu, petani diharapkan terbebas dari gadai tak resmi yang tidak bersyariah dan memberatkan petani penggadai (penggala).

Baca: Oknum Sipir LP Lambaro Ditangkap, Diduga Masuk Sindikat Peredaran Sabu di LP

Vice Presiden PT Pegadaian Syariah Area Aceh, Ferry Hariawan, menyampaikan hal ini kepada Serambinews.com seusai pembukaan sosialisasi ekonomi syariah bertema “Praktik Gala dalam Perspektif Syariah”.

Sosialisasi sehari di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gampong Lubok Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (27/11/2018) ini diadakan PT Pegadaian Syariah Area Aceh bekerja sama Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) Aceh Besar.

Baca: Bayar Uang Muka Puluhan Juta Karena Tergiur Rumah Murah, Ratusan Warga Tertipu Pengembang Bodong

Sedangkan peserta sosialisasi ini 100 orang, yakni Camat, Imum Mukim, perangkat gampong dan petani se-Aceh Besar.

Ferry hadir sebagai salah pembicara dalam sosialisasi itu bersama akademisi dari UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Prof Dr Nazaruddin A Wahid. Ferry mengatakan salah satu hal yang disampaikannya dalam sosialisasi itu, tentang rahn tasjily. Produk ini dikhususkan kepada petani dan pedagang.

“Sosialisasi ini dilatarbelakangi fakta selama ini bahwa masih banyak petani di Aceh, khususnya di Aceh Besar menjalankan praktik gala tak manusiawi dan tak sesuai muamalah yang pada akhirnya memberatkan penggadai,” kata Ferry.

Baca: Gegara Simpan Uang Rp 5,7 Miliar di Mesin Cuci, Pria Ini Ditangkap dan Didakwa Mencuci Uang

Ia mencontohkan petani menggadaikan sawah yang hasilnya dibagi dengan penerima gadai dalam waktu yang tak terbatas, kemudian penggadai juga harus menebus utuh pinjamannya itu nanti. Semua itu biasanya dilakukan melalui perjanjian lisan saja antara kedua pihak itu, tanpa tertulis.

Oleh karena itu, kata Ferry pada kesempatan tersebut, ia menawarkan produk pegadaian rahn tasjili yang sesuai konsep syariah sebagaimana berbagai produk pegadaian lainnya. Hal ini sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Rahn Tasjily.

Syaratnya, peminjam hanya diwajibkan melampirkan foto copy KTP suami istri bagi yang sudah berkeluarga, kartu keluarga, buku nikah, rekening listrik terakhir, surat keterangan usaha dari keuchik setempat, dan sertifikat hak milik (SHM) tanah atau bangunan.

Adapun biaya-biaya yang wajib dikeluarkan (muknah) sebesar satu persen per bulan dari taksiran tanah atau bangunan tersebut. Produk terbaru dari pegadaian ini berlaku di seluruh kantor cabang Pegadaian se-Aceh.

Sedangkan Kepala PLUT KUMKM Aceh Besar, Zahri SH, mengatakan sosialisasi ini mereka gelar sesuai peran mereka, salah satunya memberi pelayanan pembiayaan.

Acara ini dibuka Bupati Aceh Besar diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Besar, M Ali. Turut memberi sambutan di awal acara ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Besar, Abrar Zym. (*)

Penulis: Mursal Ismail
Editor: Mursal Ismail
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved