DPRA Dukung Upaya Pemerintah Hadapi Konflik Gajah

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyatakan, mendukung upaya Pemerintah Aceh

DPRA Dukung Upaya Pemerintah Hadapi Konflik Gajah
Foto Kiriman Munzir Manteng
Warga berlari menghindari kejaran gajah di Gampong Leupu, Kecamatan Geumpang, Pidie, Minggu (4/11/2018) sore. 

BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyatakan, mendukung upaya Pemerintah Aceh yang akan mengadopsi sistem perencanaan yang diterapkan oleh Pemerintah Assam, India dalam menghadapi konflik satwa, terutama konflik gajah dan manusia.

“Ini terobosan yang sangat baik sekali, dan merupakan kabar baik bagi penanganan gajah liar di daerah kita, terutama di Aceh Timur dan kawasan lain di Aceh yang sering mendapat laporan tentang konflik gajah versus manusia,” kata anggota DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, Jumat (30/11).

Menurutnya, selama ini banyak petani di kawasan pedalaman di Aceh yang mengeluh karena kebun mereka dirusak oleh gajah liar. “Seperti kasus di Aceh Timur yang selalu terjadi setiap tahun. Meski CRU sudah dibangun, tapi masih belum maksimal, sebab masih saja ada laporan gangguan gajah,” ujarnya.

Iskandar menambahkan, upaya mengadopsi mekanisme penanganan konflik gajah di Assam, India harus bisa diimplementasikan dalam rencana program Pemerintah Aceh, termasuk dalam struktur anggaran di dinas terkait. Apalagi, selama ini Aceh belum ada dana tanggap darurat ketika terjadi konflik gajah.

“Jika sistem ini berlaku maka pola penanganan konflik gajah terstruktur dengan baik. Pemetaan daerah rawan juga harus akurat, termasuk membangun komunikasi dengan lintas sektoral lainnya. Misal dengan BKSDA dan Departemen Kehutanan di Jakarta,” demikian saran Al-Farlaky.

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Komisi II DPRA bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh dan beberapa pihak terkait melakukan kunjungan ke Manas National Park dan Kaziranga National Par, di Assam, negara bagian India wilayah timur untuk mempelajari pengelolaan taman nasional dan satwa.

Dalam kunjungan itu, pihak Pemerintah Aceh mendapat gambaran tentang perlunya sebuah perencanaan dalam menghadapi konflik satwa. Karena itu, Pemerintah Aceh berencana mengadopsi sistem perencanaan yang diterapkan oleh Pemerintah Assam dan distrik setempat dalam menghadapi konflik satwa, terutama konflik gajah.

“Selama ini, penyelesaian konflik gajah di Aceh bersifat reaktif dan parsial. Belum ada penyelesaian secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir. Ternyata perlu master plant, perencanaan, inilah yang kita dapat. Jadi, konsep ini kita siapkan, kita sesuaikan dengan kondisi di Aceh,” tukas Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan.(mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved