Kader PNA Sabang Gugat Partainya

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang dari Partai Nasional Aceh (sekarang Partai Nanggroe Aceh)

Kader PNA Sabang Gugat Partainya
MISWAR FUADY, Sekjen DPP PNA

* Karena tak Terima di-PAW

BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang dari Partai Nasional Aceh (sekarang Partai Nanggroe Aceh), Hasan Basri , menggugat keputusan partai yang mengusulkan pergantian antarwaktu (PAW) dirinya dari kursi DPRK Sabang.

Gugatan itu diajukan Hasan Basri melalui kuasa hukumnya, Hendri Saputra SHI dan Muzakar SHI ke Pengadilan Negeri Sabang, Jumat (7/12). Pihak yang digugat adalah DPP Partai Nanggroe Aceh Cq DPW Partai Nanggroe Aceh Kota Sabang atas Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap yang bersangkutan, sesuai surat DPW PNA Kota Sabang tanggal 12 November 2018.

“Perkara kita sudah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang dengan register perkara no 4/PDT.sus.parpol/2018/PN-Sab tanggal 7 Desember 2018,” kata Hendri Saputra dan Muzakar dalam pesan tertulis kepada Serambi, Jumat (7/12) malam.

Dikatakan, selain menggugat PNA, pihaknya juga menggugat KIP dan DPRK Kota Sabang masing-masing sebagai tergugat 1 dan 2, karena melakukan proses verifikasi atas PAW yang diajukan oleh DPW PNA Kota Sabang. “Klien kami sangat keberatan atas PAW tersebut karena dilakukan tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku,” kata Hendri dan Muzakar.

Selain itu, lanjut mereka, surat PAW yang ditandatangani oleh Sayuti SH MH dan Munawir Al Bahri dianggap tidak sah. Hendri mengatakan, kedua orang yang masing-masing mengaku sebagai ketua dan sekrataris PNA Kota Sabang itu tidak terpilih melalui proses musyawarah wilayah yang sah sesuai dengan AD/ART partai, sehingga tidak berhak mengeluarkan keputusan apapun. “PNA Kota Sabang belum pernah melakukan musyawarah daerah sehingga terpilih ketua dan sekretaris difinitif,” kata Hendri.

Alasan lainnya, Hasan Basri menjadi anggota DPRK Sabang diusulkan oleh Partai Nasional Aceh bukan mewakili Partai Nanggroe Aceh. “Sehingga Partai Nanggroe Aceh tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan PAW terhadap klien kita,” ungkap Hendri dan Muzakar.

Mereka juga menegaskan, secara aturan kliennya tidak memiliki alasan hukum untuk di-PAW, karena selama dalam jabatnya tidak pernah melakukan pelanggaran dan melanggar AD/ART partai. “Dalam pasal 405 Ayat 1 dan 2 UU No 17 tahun 2014 tentang MD3 telah mensyaratkan alasan PAW bagi anggota dewan, tapi klien kita dipastikan tidak pernah melakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak ada alasan untuk di-PAW,” tulis Hendri dan Muzakar dalam pernyataan pers itu.

Karenanya, untuk keadilan dan kepastian hukum mereka meminta kepada pengadilan untuk menangguhkan proses PAW tersebut pada setiap tingkatan, selama dalam proses hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari permasalahan hukum baru. Pengadilan Negeri Sabang akan menggelar sidang perdana perkara tersebut pada Kamis 13 Desember 2018.

Terpisah , Sekretaris Jenderal DPP PNA, Miswar Fuady, yang dikonfirmasi kemarin mengatakan, pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut. Miswar mengatakan DPP PNA akan kooperatif menghadiri panggilan pengadilan jika sidang gugatan itu bergulir. “Kita siap, akan menghadiri, tidak ada masalah. DPP PNA siap,” katanya.

Namun, lanjut dia, perlu dijelaskan bahwa Hasan Basri diusulkan PAW lantaran telah mengundurkan diri dari DPW PNA Kota Sabang. Menurut Miswar, Hasan Basri mengundurkan diri dari PNA karena akan maju sebagai calon anggota DPRK Kota Sabang dari Partai Golkar pada Pileg 2019.

“Jadi lucu ini sebenarnya, padahal yang bersangkutan memang sudah mengundurkan diri dari PNA. Kok tidak terima ketika di-PAW, jangan-jangan ini hanya untuk memperlambat proses PAW saja,” kata Miswar.

Miswar juga mengirimkan bukti-bukti berupa surat pengundurkan diri Hasan Basari yang dikirim kepada Ketua DPP PNA pada 30 Juni 2018. Kemudian pada 17 Juli, DPP PNA mengeluarkan surat ketarangan yang menyebutkan bahwa Hasan Basri telah mengundurkan diri.

“Selanjutnya karena yang bersangkutan sudah mundur dari keanggotaan, kita rekomendasi PAW kepada DPW Kota Sabang. Kita menggantikannya dengan saudara Munawwir Al Bahri. Jadi yang menetapkan PAW ini bukan DPW PNA Kota Sabang, tapi DPP,” pungkas Miswar.(nal/dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved