Tak Tahan Dengan Gangguan Gajah Liar, Warga Minta Dibangun Pagar Kejut, Ini Tanggapan Anggota DPRA
Warga Ranto, Aceh Timur, meminta Pemerintah Aceh membangun pagar kejut di kawasan yang selama ini sering dimasuki gajah liar.
SERAMBINEWS.COM, IDI - Warga Gampong Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto, Kabupaten Aceh Timur, meminta Pemerintah Aceh membangun pagar kejut (beraliran listrik namun tidak mematikan) di kawasan yang selama ini sering dimasuki gajah liar.
Hal itu disampaikan warga yang juga petani sawit, kepada anggota DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, saat melakukan kunjungan ke pedalaman Aceh Timur, Jumat (7/12/2018) lalu.
Kepada Serambinews.com, Senin (10/12/2018) Iskandar Al-Farlaky mengatakan, warga di daerah itu sudah sangat dirugikan dengan gangguan gajah liar yang selama ini tak mampu diatasi oleh pemerintah.
“Warga ternyata merespon soal pemberitaan penanganan gajah di Assam, India. Karena itu mereka juga berharap Pemerintah Aceh segera membangun pagar kejut untuk mencegah gangguan gajah, sebab barrier yang dibangun di kawasan CRU (Conservasi Respon Unit) di wilayah Lokop dinilai kurang efektif menghalau gajah,” ujarnya, mengutip pernyataan warga.
Baca: Lindungan Satwa, Komisi II DPRA Belajar ke India
Menurut Al-Farlaky, kawasan Seumanah Jaya sampai ke Lokop, memang dikenal sebagai zona rawan gangguan gajah liar.
Bahkan, kata dia, konflik satwa gajah versus manusia ada yang telah menyebabkan nyawa manusia melayang.
“Belum lagi tanaman sawit, karet, padi, dan karet di kebun warga, rusak saat gerombolan gajah melewati kawasan ini. Banyak juga gajah yang turun ke perkampungan masyarakat,” ungkapnya.
Baca: DPRA Dukung Upaya Pemerintah Hadapi Konflik Gajah
Karena itu, untuk menyelamatkan tanaman warga danmenghindari konflik satwa deengan manusia di wilayah ini, pemerintah harus segera menyiapkan rencana penanganan gajah sebagaimana diterapkan di Assam, India, yakni dengan menggunakan kabel kejut.
“Penanganannya bisa dilakukan terpadu oleh Bappeda, Dinas Perkebunan, BKSDA, serta LSM peduli lingkungan hidup. Insya Allah masalah ini akan kami koordinasikan dengan pihak Pemerintah Aceh,” pungkas anggota DPRA asal Aceh Timur itu.(*)