Muslim Uighur tak Pernah Bebas Berislam

SERAMBINEWS.COM, XINJIANG – Jangankan untuk berdoa dan bersujud di masjid, sekadar pemilihan nama-nama dengan identitas keislaman pun tak pernah mudah bagi lebih dari 10 juta jiwa Muslim di wilayah Xinjiang, Cina Barat.

Mereka adalah etnis Uighur, etnis Muslim yang mendominasi hampir setengah populasi Xinjiang.

Sudah sejak bertahun silam, aturan dan kebijakan baru dibuat oleh Pemerintah Cina untuk wilayah otonomi Xinjiang.

Peraturan tersebut melarang warga Uighur menggunakan burka, memiliki jenggot panjang, menggunakan nama-nama tertentu (yang di dalamnya termasuk nama Muhammad), dan bahkan berpuasa saat Ramadan.

Walau selalu dalam penyangkalan Pemerintah Cina, semua aturan di Xinjiang itu membuat mayoritas Muslim Uighur terdiskriminasi, mereka tak bebas berislam.

Pertengahan 2017 lalu, sejumlah media internasional sempat menyoroti regulasi Pemerintah Cina yang mengatur nama-nama warga Xinjiang.

Dalam aturan tersebut, setiap orang tua di Xinjiang tak boleh memberi anaknya beberapa nama, termasuk di dalamnya nama Muhammad, Jihad, Islam dan beberapa nama identitas keislaman lainnya.

Jika orang tua di Xinjiang melanggar, maka si anak akan hilang semua haknya atas layanan kesehatan dan pendidikan yang disediakan Pemerintah Cina.

Baca: Polri: Bergabungnya Etnis Uighur dengan Kelompok Santoso karena Kesamaan Ideologi

Sebelum aturan pembatasan nama, kebijakan diskriminasi serupa pernah mengatur tentang pakaian etnis Uighur.

Tahun 2015 silam, Pemerintah Cina mengeluarkan aturan perempuan Muslim di Urumqi – ibu kota Xinjiang – untuk tidak menggunakan burka.

Alasannya, burka bukanlah pakaian tradisional perempuan Uighur, jadi tak boleh ada burka digunakan di tempat umum.

Setahun setelah larangan penggunaan burka keluar, Muslim Uighur kembali dibatasi untuk berislam.

Kali ini larangan itu datang di kala Ramadan di Xinjiang.

Pemerintah Cina menyatakan, tak boleh ada guru dan siswa di seluruh sekolah di Xinjiang yang berpuasa selama Ramadan.

Lebih lanjut, aturan itu makin meluas berlaku bagi anggota Partai Komunis, kader partai, Pegawai Negeri Sipil, guru dan siswa yang dilarang berpuasa selama Ramadan.