Plt Gubernur ‘Hajar’ BPKS
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengungkapkan bahwa selama ini banyak masalah yang terjadi
* Disarakan Jangan Antrikritik
BANDA ACEH - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengungkapkan bahwa selama ini banyak masalah yang terjadi di internal manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Dia meminta manajemen BPKS yang dipimpin Dr Sayid Fadhil MHum untuk tidak antikritik dan bisa bercermin diri atas masalah yang ada.
Demikian disampaikan Nova dalam sambutannya saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) yang digagas Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) di Hotel Kryiad Muraya, Banda Aceh, Senin (17/12). Diskusi itu membahas penguatan dan pemanfaatan kawasan Sabang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Nova menyatakan kegiatan itu lebih penting untuk dihadirinya sehingga ia menolak menghadiri tiga agenda lainnya, termasuk pertemuan dengan Komisi II DPR RI. Dalam pidatonya yang disampaikan hampir setengah jam tanpa teks, Nova banyak ‘menghajar’ manajemen BPKS, khususnya kepemimpinan Sayid Fadhil.
Kegiatan itu diikuti Kepala BPKS, Sayid Fadhil bersama manajemennya, Dewan Pengawas BPKS Teuku Zanuarsyah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, Rustam Effendi, Teuku Iskandar TA, dari Komisi IV DPRA, Amirullah dari Biro Perekonomian Setda Aceh, Staf Ahli Bupati Aceh Besar Jakfar, Ketua IRI Mulyadi Nurdin, wartawan, dan lainya.
Menurut Nova, Sabang memiliki potensi yang luar biasa. Di sana terdapat laut berserta pantainya, gunung, dan danau yang bertemu dalam satu titik (pulau). Potensi ini tidak ada di daerah lain. Tapi, potensi itu tidak cukup untuk mengembangkan Sabang dan kawasannya tanpa ada sumber daya manusia yang mumpuni.
“Kalau potensi Sabang begitu besar, kenapa perkembangannya atau kemajuannya begitu lama atau lambat. Saya termasuk orang yang memiliki karakter tidak suka menyalah-nyalahkan. Tapi kalau sesuatu tidak berjalan dengan seharusnya tentu ada yang salah,” kata Plt Gubernur Aceh.
Dia mengibaratkan orang sakit datang ke rumah sakit. Tentulah dokter akan mendiagnosis terlebih dahulu keluhan pasien, kemudian baru dicari penyakitnya, dan terakhir obatnya. “Tapi kalau keluhannya selalu alergi dengan kritikan, bagaimana kita tahu penyakitnya dan bagaimana pula mengobatinya,” ujar Nova bertamsil.
Nova menyatakan, kondisi tidak akan pernah lebih baik bila kita antikritik. Dia mengaku bersyukur ketika ada kritikan terhadap proyek strategis nasional (PSN) di Aceh terancam batal. “Kritikan itu membuat saya tiga kali bertemu Presiden untuk meminta peresmian jalan tol. Kalau tanpa kritikan, groundbreaking tidak jadi kemarin,” ungkapnya.
Kemudian Nova mengaitkan dengan kondisi di BPKS. Ketika Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang diketuai Gubernur Aceh dan anggotanya, Wali Kota Sabang dan Bupati Aceh Besar, menegur BPKS, malah Kepala BPKS balik “menyerang” Nova dengan membuat konferensi pers. Bahkan BPKS menggandeng Forum Keuchik Kota Sabang.
Sekadar informasi, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah selaku Ketua DKS menegur Kepala BPKS, Sayid Fadhil melalui suratnya Nomor 515/25881 tanggal 12 Oktober 2018. Teguran itu disampaikan setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi kinerja manajemen BPKS oleh Dewan Pengawas BPKS pada 13 September 2018.
Dalam surat tegurannya, DKS menilai kepemimpinan Sayid Fadhil selaku Kepala BPKS sangat lemah dan cenderung otoriter, sehingga telah terjadi perpecahan di dalam manajemen BPKS akibat dari sikapnya yang sering bertindak sendiri. Buntutnya, Irwan Faisal mundur dari jabatan Wakil Kepala BPKS.
“Ketika DKS menegur, yang menegur bukan Nova Iriansyah. Jadi, ketika Bapak-bapak antikritik kemudian menyerang Nova Iriansyah, tidak relevan, apalagi membawa-bawa keuchik. Keuchik itu anak buah camat, di bawah wali kota. Nah, wali kota anggota DKS, sama saja keuchik menyerang wali kotanya,” tegas Nova berlogika.
Di hadapan peserta FGD, Nova meminta persoalan yang terjadi di tubuh BPKS agar dibuka saja, jangan ada yang ditutup-tutupi. Saat menyampaikan pidatonya, Nova tampak geram dengan lembaga itu karena Sayid Fadhil berani mengangkat pajabat tanpa seizin dari DKS. Nova berharap BPKS tidak diseret ke ranah politik.
“Mengganti orang di level tertentu harus seizin DKS. Kalau saya mau obrak-abrik dari awal, Bapak sudah ke laut. Bukan tidak berani saya, Pak Sayid. Saya masih memberikan kesempatan kepada Bapak untuk memperbaiki. Tolong jangan antikritik. Kalau tidak mau ditegur ya sudah saya diam saja, kalau DKS diam juga salah,” ujarnya.