Plt Gubernur ‘Hajar’ BPKS

Semua persoalan itu dibuka secara terang benderang, lanjut Nova, karena semua tindakan manajemen BPKS selama ini terlihat terlalu personal, terlalu sentimentil, dan terlalu terlihat karakter manusianya. Akibatnya, terjadi perpecahan di internal dan tidak majunya lembaga yang dibiayai APBN tersebut.

“Kalau boleh jujur, terlalu banyak kesalahan yang dilakukan sehingga ini mungkin sumber kenapa kita tidak bekerja di substansinya, kita sering ribut di kulitnya. Tidak sempat kita masuk ke substansi. Yang terjadi kemudian adalah permusuhan-permusuhan personal. Yang semua menggiring kita bukan ke surga,” demikian Nova Iriansyah.

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Dr Sayid Fadhil tidak membantah apa yang disampaikan Plt Gubernur Aceh yang juga Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS), Nova Iriansyah. Dia bahkan mengapresiasi DKS karena telah menegur manajemen BPKS sehingga bisa memperbaiki kinerja untuk masa depan.

“Saya sangat apresiasi, sangat setuju dengan apa yang beliau sampaikan. Kritik itu kan untuk membangun? Jadi, tidak ada yang salah dengan yang beliau sampaikan. Yang jelas dengan teguran dan kritikan ini akan menjadi pemicu bagi saya untuk lebih berbenah lagi,” katanya kemarin pada acara FGD yang digagas YARA.

Sayid mengapresiasi kegiatan yang diadakan YARA tersebut. Melalui kegiatan itu pihaknya akan mencari permasalahan yang tersumbat untuk dibenahi.

“Kalau memang ada sesuatu yang khilaf, salah, atau apa pun namanya, mari sama-sama kita perbaiki. Melalui forum FGD ini kita akan mencari simpulnya di mana yang tersumbat. Jika ada yang perlu dibenah akan kita benah. Manusia itu tidak ada yang sempurna,” sebut lulusan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ini.

Terkait sorotan Nova tentang adanya pengangkatan pejabat BPKS tanpa seizin DKS, Sayid Fadhil mengatakan bahwa sebenarnya yang disampaikan DKS masih debatable.

“Saya tidak menyalahkan mungkin peraturannya. Tapi melihat kondisi pada waktu itu, suasana kita agak sedikit genting, ketika KPK masuk. Kadang-kadang harus diskresi, tapi bukan harus melanggar, tapi ada pembenaran,” ungkapnya.

“Cuma (saat itu) saya belum sempat konsultasikan. Sebenarnya, bukan mengganti, tapi meroling saja. Pada level-level tertentu harus diakui salah. Tapi pada kondisi tertentu memang harus dilakukan. Mislnya, di level direktur memang harus izin, tapi di bawah itu sangat normatif,” tambahnya.

Sayid Fadhil menjelaskan, pergantian itu dilakukannya karena dia selalu memantau perkembangan progres pekerjaan setiap enam bulan sekali. Jika ingin memastikan setiap program tidak tersumbat.

“Kan Bapak tahu semua, selalu bicara 17 tahun (BPKS belum ada perkembangan). Pas saya lakukan evaluasi, apa itu salah juga? Tapi saya tidak melihat itu salah benar, tapi saya melihat hikmah dari semua ini. Dengan apa yang kita lakukan ini banyak respons, respons kan tidak harus menyalahkan semua,” terang dia.

Saat ini, menurutnya, BPKS memiliki tiga program utama yang harus diselesaikan. Yaitu, proyek revitalisasi Pelabuhan Balohan Sabang yang merupakan proyek monumental BPKS. “Itu wajib, karena masyarakat kasatmata melihat apa yang telah dilakukan BPKS, jadi itu harus berhasil,” katanya.

Selain itu, Sayid Fadhil akan memperbaiki regulasi tentang bea cukai, tentang perikanan dan tentang tata ruang. BPKS juga akan mendata kembali aset-aset lembaga itu yang selama ini tersebar dan tidak terdata. Saat ini, ungkap Sayid Fadhil, BPKS memiliki 1.600 persil tanah, dan dari total itu baru 300 persil tanah yang ada alas haknya. (mas)