Pengumuman Lelang Proyek APBA 2019 Setengah Hati

Kebijakan Pemerintah Aceh mengumumkan lelang proyek di media cetak dengan hanya memuat tabel jumlah

Pengumuman Lelang Proyek APBA 2019 Setengah Hati
Rustam Efendi 

BANDA ACEH – Kebijakan Pemerintah Aceh mengumumkan lelang proyek di media cetak dengan hanya memuat tabel jumlah proyek per bidangnya—sedangkan rincian lengkapnya ada di website Pemerintah Aceh—dinilai tidak efektif oleh sejumlah kalangan karena tidak semua orang bisa mengakses media digital yang berakibat tidak transparan.

Tanggapan tentang perlunya pengumuman lelang proyek APBA 2019 dimuat lengkap di media massa cetak disuarakan oleh pakar ekonomi Unsyiah, Rustam Efendi dan Koordinator LSM MaTA, Alfian kepada Serambi, Senin (7/1).

Baik Rustam maupun Alfian sependapat paket proyek APBA 2019 yang sudah diumumkan di media cetak yang hanya memuat tabel jumlah proyek per bidang terkesan masih setengah hati.

“Kami memang tahu, rincian paket proyek yang dilelang diumumkan di website Pemerintah Aceh, tapi hal itu belum memberikan keterbukaan bagi publik,”ujar Rustam menanggapi pengumuman lelang proyek 2019, Senin (7/1).

Pada 2018 atau di masa pemerintahan yang baru Gubernur Irwandi Yusuf dan Wagub Nova Iriansyah, jumlah paket proyek yang diumumkan hampir 4.000 paket. “Waktu itu pengumuman proyeknya dilakukan secara terbuka di media cetak,” tegas Rustam tanpa menyebut sejauh mana keberhasilan pelaksanaan proyek sebagai dampak transparansi pengumuman waktu itu.

Anehnya, lanjut Rustam, tahun ini, masih pemerintahan yang sama, pengumuman lelang proyek tidak lagi di media cetak, tapi cukup di website Pemerintah Aceh. “Kebijakan ini lebih mundur dari 2018,” katanya.

Rustam mempertanyakan, apa yang ditakutkan Pemerintah Aceh jika menempelkan pengumuman nama-nama paket proyek di media cetak. Untuk proyek dana desa, diminta ditempel di papan pengumuman ukuran 6 x 6 di setiap desa dan ditempatkan di depan kantor desa.

“Tidak semua masyarakat bisa membuka website sehingga banyak paket proyek yang tidak diketahui publik. Di mana letak transparansinya. Tapi kalau diumumkan secara rinci di media cetak, bisa terbaca proyek apa saja yang diumumkan dan pengumumannya bisa disimpan dan dijadikan dokumen pengawasan jika kelak pada akhir tahun ternyata proyek yang diumumkan tidak dilaksanakan,” ujar Rustam.

Dia juga mengatakan, kalau pengumuman paket proyek cuma ada di website Pemerintah Aceh, hanya rekanan yang membutuhkan pekerjaan yang membuka dan mencari website Pemerintah Aceh untuk bisa ikut tender.

“Kalau jadi pemimpin itu jangan setengah-setengah, tapi harus penuh, jujur, dan ikhlas. Masa pemerintah kalah dengan yang namanya calo proyek,” tandasnya dengan menambahkan kalau seperti sekarang cara pengumumannya, sama artinya pemerintah menyuburkan ‘calo proyek’.

Tanggapan juga disuarakan Koordinator LSM MaTA, Alfian. Menurut Alfian, Pemerintah Aceh perlu mengumumkan nama paket, nilai paket, dan lokasi proyek yang mau dilelang secara terbuka kepada publik.

Apalagi, lanjut Alfian, setelah ada pemisahan tugas antara Bappeda dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, publikasi perencanaan dan pengalokasian anggaran dan paket proyeknya harus dapat dengan mudah dilihat, mulai dari sisi perencanaan dengan penganggaran program, apakah terukur atau tidak.

Publik tidak mau terjadi pengalokasian yang besar terhadap satu program, tapi kualitasnya tidak ada. Karena itu pengumuman lelang proyek APBA 2019 itu harus mudah dilihat. Misalnya melalui media cetak, tapi nama paket proyek, nilai dan lokasinya, disebutkan seperti tahun 2018, bukan seperti yang ada tahun ini, cuma tabel jumlah proyek per bidang.

“Isi proyeknya baru diketahui kalau dibuka website Pemerintah Aceh. Ini sangat tidak efektif dan efisien bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan lelang dan pelaksanaan proyek,” demikian Alfian. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved