Pengusaha Aceh Berharap Bisa Kerjakan Proyek APBA, Jangan Sampai Jadi Penonton di Daerah Sendiri
Jamaluddin menjelasakan selama ini keberadaan konsultan Aceh dipandang sebelah mata oleh Pemerintah Aceh
Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Muhammad Hadi
lihat foto
Laporan Masrizal | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Aceh, Jamaluddin ST mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Aceh dalam melakukan lelang dan mengumumkan 1.373 paket kegiatan pengadaan barang/jasa.
Total nilainya sekitar Rp 3,5 triliun yang bersumber dari APBA tahun 2019.
Bahkan penandatangan kontrak tahap pertama dilakukan pada 27 Februari 2019.
Baca: Pemberitahuan Mulai Tender Proyek APBA
“Kita apresiasi Pemerintah Aceh, khususnya Bapak Plt Gubernur Aceh. Kita berharap proyek-proyek itu bisa dikerjakan oleh perusahaan lokal,” kata Ketua Inkindo Aceh, Jamaluddin kepada Serambinews.com, Senin (7/1/2019).
Paket kegiatan yang telah diumumkan dan segera ditender itu, antara lain pengadaan konstruksi 699 paket senilai Rp 2,96 triliun, dan barang 333 paket senilai Rp 267,48 miliar.
Kemudian jasa konsultasi 304 paket senilai Rp 172,95 miliar, dan jasa lainnya 37 paket senilai Rp 63 miliar.
Jamaluddin menjelasakan selama ini keberadaan konsultan Aceh dipandang sebelah mata oleh Pemerintah Aceh.
Baca: Proyek APBA Rp 3,5 T Ditender
Selama ini pengusaha Aceh hanya jadi penonton di daerah sendiri.
Karena itu, Jamaluddin berharap Pemerintah Aceh, bisa memberdayakan sumber daya manusia (SDM) lokal.
“Kami sangat yakin pemerintah akan memberdayakan potensi yang ada di Aceh. Kami juga berharap kasus yang sudah-sudah agar tidak terulang seperti. Ada saja olah mengolah sehingga pada akhirnya perusahaan lokal Aceh tidak berdaya ketika disandingkan dengan perusahaan luar Aceh,” ujarnya.
Ketua Inkindo Aceh ini juga sepakat dengan saran LSM antikorupsi yang meminta Plt Gubernur Aceh untuk memblack list perusahaan berapor merah.
Baca: Kritisi Anggaran Aceh, Irwandi Yusuf: APBA 2019 Bukan Dana Politik untuk Kepentingan Politisi
Dia meminta tim Pokja untuk selektif dalam memverifikasi perusahaan yang akan memenangkan tender proyek, khususnya yang bernilai besar.
Mantan ketua KNPI Aceh itu sangat berharap potensi lokal bisa dimaksimalkan oleh Pemerintah Aceh.
“Kita berharap pemerintah proritaskan perusahaan daerah dengan catatan telah memenuhi syarat, bukan yang abal-abal. Kalau bukan sekarang diprioritaskan, kapan lagi, apa tunggu habis dana otsus,” tukasnya. (*)
