Korban Gempa Diminta Sabar

Korban gempa Pidie Jaya (Pijay) diminta bersabar, terutama terhadap warga yang rumahnya hancur

Korban Gempa Diminta Sabar
SERAMBINEWS.COM
Foto udara memperlihatkan bangunan yang hancur akibat gempa bumi berkekuatan 6,4 SR mengguncang Pidie Jaya pada 2016 lalu. 

* Dari 1.010 Rumah Hancur, 297 Unit akan Dibangun

MEUREUDU - Korban gempa Pidie Jaya (Pijay) diminta bersabar, terutama terhadap warga yang rumahnya hancur. Dari 1.010 unit rumah yang total hancur, direncanakan akan dibangun secara bertahap, dimana akan dibangun 297 unit, bersumber dari APBK Pijay sebesar Rp 25 miliar yang merupakan sisa dana 2018 lalu.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak-BPBD) Pidie Jaya, HM Nasir SPd, Kamis (10/1) menjelaskan rumah korban gempa yang sudah masuk daftar tunggu akan akan dibangun tahun ini. “Karena anggaran tidak mencukupi, maka diprioritaskan untuk rumah yang hancur total dan korban masih menempati tenda darurat,” kata Nasir yang mengaku sedang dinas di Jakarta.

Tetapi, katanya, dari 1.010 unit rumah yang hancur, sebanyak 297 rumah yang akan dibangun, karena dana yang tersedia belum tersedia untuk membangun seluruhnya. Dia meminta lainnya bersabar, karena masih menunggu informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas rencana pembangunan rumah korban gempa di Pijay.

Disebutkan, anggaran yang tersedia yang merupakan sisa tahun 2018 lalu dan ada dalam APBK 2019 Pidie sebesar Rp 25 miliar, dimana satu unit rumah dianggarkan Rp 85 juta. Dia mengatakan untuk 713 rumah lainnya yang juga hancur diguncang gempa sedang diupayakan pihaknya dari BNPB Pusat.

Dia berharap masyarakat bersabar, sehingga akan mendapat kepastian dari pemerintah pusat melalui BNPB dalam waktu dekat ini. Nasir menegaskan sebanyak 713 unit rumah juga akan dibangun, tetapi dananya sedang diupayakan dari pemerintah pusat.

Sedangkan Hasan Basri ST MM, anggota DPRK Pijay yang juga Tim Badan Anggaran (Banggar), Rabu (9/1) mengakui masih ada dana yang tersisa dari rehabilitasi dan rekontruksi (rehab-rekon) tahap pertama atau 2018 sebesar Rp 25 miliar.

Hasan khawatir, jika dari 1.010 unit rumah masuk daftar tunggu, tetapi yang dibangun 297 unit, maka akan dapat memicu kericuhan dalam masyarakat, termasuk berdelehasi ke kantor bupati, dewan dan juga BPBD Pijay. “Inilah yang kami khawatirkan, karena mungkin saja bisa terjadi,” kata Hasan Basri seraya berharap hal itu tidak terjadi.

Hasan mengaku didatangi para korban gempa setiap malam, mencari informasi kelanjutan pembangunan rumah korban gempa dan mereka menilai Pemkab Pijay tidak merespon secara cepat. disebutkan, seharusnya, sebelum pembahasan anggaran 2019, perlu dimusyawarahkan, antara eksekutif dengan legislatif agar danaa dapat dianggarkan pada APBK 2019.

“Untuk apa membangun jalan mulus hingga ribuan meter, sementara kebutuhan utama atau rumah warga korban gempa belum bisa direalisasikan,” ujarnya. Dikatakan, tim Banggar DPRK Pijay berjumlah 12 orang termasuk dirinya dan beberapa pekan lalu sudah menjajaki ke BNPB Pusat untuk mengetahui kelanjutan bantuan rumah korban gempa yang belum terealisasi.

“Kesimpulannya, pusat tak menyediakan lagi dana untuk membangun rumah korban gempa, pemkab kembali mengusulkan dana tambahan,” ungkapnya. Dia menambahkan sebuah usulan, perlu dibahas selama lima bulan di pusat, sebelum diputuskan diberikan atau tidak.(ag)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved