Warga Tolak LPJ APBG 2018

Warga Gampong Seunong, Kecamatan Bandar Dua, Pidie Jaya (Pijay) menolak Laporan Pertangungjawaban

Warga Tolak LPJ APBG 2018
SERAMBINEWS.COM/DEDIISKANDAR

* Keuchik Seunong Bantah Tudingan

MEUREUDU - Warga Gampong Seunong, Kecamatan Bandar Dua, Pidie Jaya (Pijay) menolak Laporan Pertangungjawaban (LPJ) akhir masa jabatan Keuchik gampong. Warga menilai, dana Rp 200 juta dari jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) 2018 sebesar Rp 749.669.920 ditenggerai fiktif.

“Rp 200 juta dari laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan realisasi kegiatan di lapangan dan ini ditenggerai fiktif belaka,” sebut anggota Tuha Peut Gampong (TPG), Abdullah Abbas bersama ketua pemuda, Armia Kaoy kepada Serambi, Selasa (15/1).

Abdullah Abbas menyatakan seperti dana operasional aparatur gampong Rp 46,5 juta hanya terealisasi 45 persen, perawatan lampu jalan dan Penerangan Jalan Umum Rp 8 juta yang tanpa realisasinya. Kemudian pembangunan besi tangga Rp 40 juta pada item perawatan tempat ibadah atau meunasah.

Selanjutnya belanja pemeliharaan bangunan taman dan prasarana Rp 10 juta yang tak kunjung dikerjakan. Serta beberapa item lain yang diduga kuat diselipkan dalam LPJ ke pihak kantor kecamatan sebagai upaya untuk memuluskan laporan.

Atas kondisi demikian pihak warga mendesak keuchik M Nur Puteh untuk mempertangungjawab kembali serta seluruh dana APBG 2018 sampai dengan empat tahun sebelumnya perlu dilakukan audit kembali.

Warga menilai pelaporan yang tidak terbuka dilakukan tanpa melibatkan TPG dan aparatur gampong, malahan dalam mengelola dana desa hanya melibatkan Keuchik dan kaur pembangunan saja. “Ini perlu dilakukan agar menjadi pelajaran berharga bagi keuchik kami maupun keuchik lainnya di Pijay,” ujarnya.

Menanggapi tudingan itu, Keuchik Gampog Seunong, M Nur Puteh mengatakan semua LPJ yang telah disampaikan, baik dalam rapat umum gampong maupun kepada camat telah sesuai dengan fakta dan data di lapangan dan tak satusenpun yang fiktif. “Ini bisa saya buktikan dengan hasil operator data di lapangan,” jelasnya.

Persoalan ini muncul karena terkait dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), seiring masa jabatannya telah berakhir pada 22 November 2018 lalu, sehingga memamfaatkan isu LPJ untuk tujuan tertentu. Disebutkan, termasuk dugaan menggelapkan dana PAUD, padahal uang itu masih utuh di dalam rekening.

Apapun tudingan warga, katanya tidaklah benar dan apapun yang tertuang dalam LPJ merupakan data yang sebenarnya. “Empat tahun LPJ saya tidak pernah ada masalah dan anehnya kenapa saat ini dipersoalkan. Apalagi, saudara Abdullah Abbas tersebut tidaklah termasuk warga yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) gampong kami, malainkan KK Kecamatan Meureudu,” katanya.(c43)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved