Cek Fakta dari Debat Pilpres: Luas Malaysia Versi Prabowo hingga Anak Jokowi Tak Lolos Tes CPNS
Kedua capres tampak menyampaikan sejumlah pernyataan yang digunakan sebagai amunisi dalam debat pilpres.
SERAMBINEWS.COM - Kedua Pasangan Calon (Paslon) Capres dan Cawapres telah menjalani debat Pilpres 2019 sesi pertama, Kamis (17/1/2019).
Dalam debat pertama yang digelar di Hotel Bidakara tersebut kedua Capres beradu argumen tentang penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan penanganan terorisme.
Kedua capres tampak menyampaikan sejumlah pernyataan yang digunakan sebagai amunisi dalam debat pilpres.
Tribun-Video berupaya melakukan cek fakta dari pernyataan kedua capres debat perdana Pilpres 2019.
Cek Fakta fakta yang dilakukan dimaksutkan utnuk memberikan data alternatif terkait sejumlah hal yang disampaikan masing-masing calon capres.
Berikup cek fakta dari pernyataan pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi.
1. Mantan Napi Korupsi dari Partai Gerindra
Dalam sesi debat yang membahas soal pemberantasan korupsi, Jokowi mengajukan pertanyaan ke kubu lawan terkait caleg yang merupakan mantan napi korupsi.
Jokowi menyampaikan dengan menyodorkan data Indonesia Cooruption Watch (ICW), bahwa setidaknya ada enam caleg dari Partai Gerindra yang merupakan mantan napi koruptor.
Baca: Pekerja Tewas Tergiling Mesin Daur Ulang Plastik, Tubuhnya Hancur Tersisa Kaki, Ini Kronologinya
FAKTA: dari penelurusan yang dilaporkan ICW, memang ada enam caleg dari Partai Gerindra yang merupakan mantan napi korupsi seperti yang dikatakan Jokowi.
Keenam caleg tersebut adalah Mohamad (Dapil DKI 3), Herry Jones Kere (Dapil Sulut), Husen Kausaha, (Dapil Malut), Al Hajar Syahyan (DPRD Kabupaten Tanggamus 4), Ferizal (DPRD Kabupaten Belitung Timur), Mirhammuddin (DPRD Kabupaten Belitung Timur).
2. Jawa Tengah Lebih Luas dari Malaysia
Prabowo Subianto sempat menyinggung soal gaji gubernur di Indonesia yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang ditanganinya.
Namun yang menjadi perhatian, Prabowo sempat menyebutkan bahwa luas wilayah Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia.
"Sebagai contoh, bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya Rp 8 juta? Kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar," kata Prabowo.