Pemkab Segel Perusahaan AMDK

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) secara resmi menyegel perusahan air minum dalam kemasan

Pemkab Segel Perusahaan AMDK
SERAMBI/RAHMAT SAPUTRA
SEKRETARIS DPMPTSP dan Trans Abdya disaksikan kepala Satpol PP Abdya dan sejumlah pihak menyegel AMDK merek ID, Sabtu (26/1) di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie. 

* Beroperasi tanpa Izin

BLANGPIDIE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) secara resmi menyegel perusahan air minum dalam kemasan (AMDK) merk ID yang beroperasi tanpa memiliki izin, Sabtu (26/1). Penyegelan itu dilakukan karena pihak perusahaan tersebut hingga saat ini belum memperpanjang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang sudah berakhir sejak 2017 lalu. Sebelum dilakukan penyegelan, Satpol PP bersama dinas terkait dan perangkat desa sudah berupaya menghubungi manajemen perusahaan, namun tidak ada respon.

Turut hadir dalam aksi penyegelan itu, Kepala Satpol PP Abdya, Riad SE bersama personel, Kapolsek Blangpidie, Iptu Karnofi, sejumlah anggota TNI, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Transmigrasi (DPMPTSP dan Trans) Abdya, Drs Jasliman, Camat Blangpidie, Krisnur SP dan Keuchik Desa Kuta Tinggi, Tabrani.

Kepala DPMPTSP dan Trans Abdya, Drs Jasliman mengatakan, penyegelan itu dilakukan karena pihak pengelola AMDK merk ID hingga saat ini belum memperpanjang SITU. “Padahal, teguran berupa penghentian produksi sementara sudah dilakukan, tapi mereka tetap saja berproduksi dan memasarkannnya, makanya kita segel,” kata Jasliman.

Namun begitu, jelas Jasliman, segel tersebut bisa dibuka kembali jika pihak perusahaan mengantongi SITU. Dia mewanti-wanti, agar manajemen perusahaan AMDK tersebut untuk tidak merusak segel. “Jangan merusak segel ini. Jika dilakukan, perangkat desa bisa melaporkannya kepada penegak hukum. Dan bila sampai segel rusak, itu sudah masuk ranah penegak hukum. Tapi, tentu kita berharap, sebelum sampai tahap itu, pihak perusahaan harus ikuti aturan dan mengurus izin,” pungkasnya.

Keuchik Desa Kuta Tinggi, Tabrani mengaku, pihaknya sangat mendukung langkah yang dilakukan Pemkab Abdya untuk menyegel AMDK merek ID tersebut. “Kita sangat mendukung. Karena, sejak 2015, pihak perusahaan tidak ada itikad baik bersama masyarakat desa ini,” ujar Tabrani.

Keuchik menerangkan, perangkat desa pernah meminta komitmen dan kontribusi untuk desa dari pihak manajemen, namun tidak direspons dan diabaikan. “Sejumlah permintaan kami seperti pekerja di perusahaan itu harus masyarakat setempat, masalah PHBI, kejelasan CSR, kontribusi untuk desa, dan sejumlah item lain, namun pihak perusahaan tidak menyahuti,” bebernya.

Bahkan, lanjutnya, pihak desa sudah pernah menyurati dan memberikan waktu selama dua tahun sejak 2015 hingga 2017 kepada pihak perusahaan, tapi komitmen tersebut tak kunjung disetujui. “Kami sudah pergi ke sini hingga lima kali, tapi tidak dihiraukan. Jadi, sekarang kami tidak mau nego lagi, AMDK ini harus ditutup,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Abdya, Muslizar MT meminta kepada para pengusaha yang berencana dan sudah membuka usaha di Abdya agar menaati dan menjalani aturan yang telah ditetapkan. “Kita sangat mendukung investasi di Abdya, karena akan membuka lowongan kerja. Tapi, pihak perusahan harus beritikad baik dengan menaati aturan yang berlaku,” ujar Muslizar MT.

Muslizar menegaskan, jika pihak perusahaan tidak bersikap baik, maka pihaknya harus memberikan sanksi sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Ie Dikila ini sudah di luar batas kewajaran. Bukannya mengurus dan memperpanjang perizinan yang sudah mati, malah beroperasi secara ilegal, ini kan tidak ada itikad baik,” tukasnya.

Menurut Wabup, selama ini banyak pengusaha menganggap semua urusan bisa tuntas dan selesai jika sudah diberikan uang atau imbalan. “Sama kami tidak berlaku itu, aturan wajib jalankan. Jangan karena mereka banyak uang, lantas izin kami pula yang urus dan berikan kepada mereka, itu salah besar. Ini negara ada aturan, bukan ala premanisme, semua menggunakan uang,” pungkasnya.(c50)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved