MaTA: Jaksa dan Polisi Kurang Serius

* Tangani Kasus Korupsi
* 2018, Potensi Kerugian Negara Capai 398 Miliar

BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai, upaya penegakan hukum atas kasus indikasi tindak pidana korupsi di Aceh masih sangat lemah. Kejaksaan dan Kepolisian di Aceh dinilai kurang serius dalam menindak kasus dan pelaku-pelaku tidak pidana korupsi.

Hal ini terlihat dari dari hasil pemantauan peradilan tahun 2018, khususnya kasus-kasus indikasi yang dilakukan oleh MaTA. “Banyak kasus-kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum sudah ‘berulang tahun’ sehingga dibutuhkan dorongan dan masukan dari masyarakat untuk percepatan penanganan perkara,” kata Koordinantor MaTA, Alfian, dalam siaran persnya.

Berdasarkan catatan MaTA, selama tahun 2018 terdapat 41 kasus indikasi korupsi yang sedang dalam proses penyidikan dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 398 miliar. Jumlah ini belum termasuk beberapa kasus yang belum ditentukan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh.

“Kalau di konversi, jumlah kerugian tersebut bisa membangun 159 unit Sekolah Dasar (SD), dengan besaran anggaran per sekolahnya Rp 2,5 miliar,” sebut Alfian.

Persoalan lemahnya penegakan hukum ini juga menjadi isu utama dalam diskusi yang diselenggarakan MaTA tentang kilas balik pemberantasan korupsi di Aceh. Diskusi yang mengangkat tema ‘Aceh [akan] Hebat tanpa Korupsi’ itu dilaksanakan di Hotel Oasis Banda Aceh, Kamis (24/1).

Acara difasilitasi oleh Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Yarmen Dinamika, dan turut mengundang peserta dari kalangan akademisi, Kejati Aceh, Dir Reskrimsus Polda Aceh, BPKP RI Perwakilan Aceh, Komisi Informasi Aceh (KIA), organisasi masyarakat sipil, dan jurnalis.

“Acara ini bertujuan memberi masukan kepada aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian di Aceh, dalam penanganan kasus indikasi tindak pidana korupsi,” ujar Alfian.(yos)