Kejari Kembalikan Berkas KIP Agara

Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara (Agara) mengembalikan berkas perkara dugaan korupsi dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Kejari Kembalikan  Berkas KIP Agara
SERAMBINEWS.COM/IST
ilustrasi 

* Terkait Dugaan Korupsi Dana Pilkada
* Masih Ada Dokumen dan Bukti yang belum Disita

KUTACANE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara (Agara) mengembalikan berkas perkara dugaan korupsi dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 kepada Polres Agara. Dana tersebut dikelola oleh Komisioner KIP setempat, dengan nilai anggaran sebesar Rp 27,9 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Agara, Fithrah SH yang juga Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut, mengatakan, pengembalian berkas tersebut dilakukan dua pekan lalu, yang diserahkan oleh Penyidik pidana khusus (Pidsus) kepada Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Agara.

“Berkas perkara dugaan korupsi dana KIP Agara sudah dua minggu yang lalu dikembalikan ke Reskrim Polres Aceh Tenggara,” kata Fithrah kepada Serambi, Jumat (1/2).

Ia menjelaskan, pengembalian berkas tersebut dilakukan karena masih ada dokumen-dokumen dan tanda bukti penerimaan uang yang belum disita penyidik. Selain itu barang bukti berupa dokumen dalam berkas perkara yang dilimpahkan juga belum dilampirkan.

Tanpa adanya barang bukti dokumen-dokumen yang telah disita oleh penyidik, pihaknya mengaku tidak bisa mengambil kesimpulan terhadap berita acara saksi dan tersangka. “Oleh karena itu JPU mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik Reskrim Polres Agara dengan petunjuk persyaratan formil dari JPU,” ujar Fithrah.

Untuk diketahui, berkas kasus dugaan korupsi KIP Agara ini awalnya diselidiki oleh Polres Agara pada awal Januari 2018, menyusul mencuatnya masalah tunggakan gaji ribuan Panitia Pemungutan Suara (PPS) selama dua bulan, Februari dan Maret 2017.

Penyelidikan ini dilakukan menyusul aksi demo seribuan petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 385 desa di 16 kecamatan karena gajinya selama dua bulan belum dibayar, yang total keseluruhannya mencapai Rp 4 miliar lebih. Gaji Ketua PPS sebesar Rp 900 ribu/bulan dan Wakil Ketua Rp 850.000/bulan serta Sekretaris PPS Rp 750 ribu/bulan.

Sejumlah saksi telah dipanggil, di antaranya ketua, para komisioner, dan bendahara KIP Agara. Selain itu polisi juga memeriksa pihak rekanan. Pemeriksaan itu untuk menelusuri aliran-aliran dana yang digunakan di KIP Agara dan saat ini diduga kerugian negara dana KIP Agara 2017 mencapai Rp 3,7 miliar. Tanggal 17 Desember 2018, kasus tersebut akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan.(as)

alasan pengembalian
- Pengembalian berkas dilakukan karena masih ada dokumen-dokumen dan tanda bukti penerimaan uang yang belum disita penyidik
- Selain itu barang bukti berupa dokumen dalam berkas perkara yang dilimpahkan juga belum dilampirkan
- Tanpa adanya barang bukti dokumen-dokumen yang telah disita oleh penyidik, Kejaksaan tidak bisa mengambil kesimpulan terhadap berita acara saksi dan tersangka.
- Oleh karena itu JPU mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik Reskrim Polres Agara dengan petunjuk persyaratan formil dari JPU

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved