KKR Rumuskan Kebijakan untuk Tuntaskan Pelanggaran HAM

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) bekerja sama dengan Federasi KontraS merumuskan kebijakan

KKR Rumuskan Kebijakan untuk Tuntaskan Pelanggaran HAM
Kompas/Daspriani Y Zamzami
Ketua KKR Aceh, Afridal Darmi 

BANDA ACEH - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) bekerja sama dengan Federasi KontraS merumuskan kebijakan untuk keberlangsungan perdamaian Aceh. Akademisi dari berbagai universitas di Indonesia hadir dalam perumusan yang dilakukan dalam suatu diskusi terfokus di Jakarta, Jumat (1/2).

Dalam keterangannya, Ketua KKR Aceh, Afridal Darmi menyatakan rumusan kebijakan pemerintah pusat itu diarahkan untuk menggerakkan implementasi perdamaian Aceh dan dukungan untuk pengungkapan kebenaran dan melaksanakan rekomendasi KKR Aceh dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh.

“Rumusan itu kemudian diadvokasi ke pemerintah Indonesia untuk menjadi kebijakan resmi pemerintah,” kata Afridal seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Serambi dari Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra.

Dalam rumusan itu, Andy Irfan, Sekjend Federasi KontraS menegaskan bahwa dalam MoU itu Pemerintah Indonesia telah setuju untuk membentuk Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM Aceh.

Tetapi sejauh ini pemerintah Indonesia belum melaksanakan kewajiban ini sekalipun sudah 13 tahun MoU ditandatangani. Pengadilan HAM belum juga dibentuk, sedangkan KKR Aceh pun dibentuk atas inisiatif pemerintah Aceh sejak dua tahun lalu masih mengalami banyak kendala secara hukum dan kelembagaan dalam menjalankan mandat-mandatnya.

Menurutnya, seluruh kendala yang dihadapi KKR Aceh tersebut hanya dapat diatasi melalui komitmen politik yang kuat dari Jakarta. “KKR Aceh merupakan harapan terakhir bagi korban pelanggaran HAM di Aceh untuk bisa mengakses pemenuhan keadilan bagi mereka, sehingga sangat penting adanya keterlibatan para pihak untuk bisa memberikan ruang gerak yang memadai bagi kerja-kerja yang sedang dijalankan oleh KKR Aceh,” kata Hendra Saputra dari KontraS Aceh.

Salah satu ruang yang harus diciptakan adalah payung hukum nasional yang mengakomodir kerja KKR pasca proses pengungkapan kebenaran dilakukan. Kegiatan ini menyertakan mantan juru runding MoU Helsinki dari Gerakan Aceh Merdeka diwakili oleh Munawar Liza Zainal dan mantan juru runding dari Pemerintah Indonesia yang diwakili Marsekal Madya (Purn) Soleman B Ponto.

“Kehadiran kedua mantan juru runding itu untuk memberikan latar sejarah terutama seputar artikel 3 MoU Helsinki tentang hak asasi manusia,” kata Hendra.

Sejumlah akademisi hadir dan terlibat dalam penyusunan kebijakan nasional tersebut adalah Dr Herlambang Perdana Wiratraman dari Universitas Airlangga, Dr Manunggal Wardaya dari Univeritas Soedirman, Prof Faisal A. Rani, Universitas Syiah Kuala Aceh, Dr Dian Puji Simatupang, Universitas Indonesia dan Dr Sri Lestari Wahyuningrum, Universitas Indonesia.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved