Presiden Jokowi Bahas Bank Wakaf dengan Ulama

Presiden menyebutkan bahwa tahun ini juga akan dibangun sekitar 1.000 balai latihan kerja khusus di pondok-pondok pesantren.

Presiden Jokowi Bahas Bank Wakaf dengan Ulama
ANADOLU AGENCY/ANTON RAHARJO
Presiden Indonesia Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan). 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo berbicara mengenai ekonomi syariah saat bersilaturahmi dengan ratusan ulama se-Jadetabek di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (7/1/2019).

Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan beberapa hal yang telah dilakukan pemerintah berkaitan dengan ekonomi keumatan, salah satunya bank wakaf mikro.

Menurut dia, bank wakaf mikro telah didirikan di pondok-pondok pesantren yang memiliki komunitas bisnis untuk mengembangkan ekonomi umat dengan sasaran ekonomi super mikro dan mikro.

"Saya juga cek langsung ke beberapa pondok yang sudah berjalan ini. Alhamdulillah sangat baik, yang dulunya di lingkungan itu ada jualan bakso di gerobak, setelah dapat pinjaman dari Bank Wakaf Mikro bisa jualan di warung, memiliki warung," kata Presiden seperti dilansir aa.com.tr.

Selain itu, Presiden menyebutkan bahwa tahun ini juga akan dibangun sekitar 1.000 balai latihan kerja khusus di pondok-pondok pesantren yang sesuai dengan peminatan masing-masing.

"Misalnya, sebuah pondok ingin skill yang mau di-upgrade garmen, ya berarti kita berikan di situ peralatan yang berkaitan dengan garmen," lanjut dia.

Baca: Sudah Ada Aturannya, Sepeda Motor Akan Diperbolehkan Masuk Jalur Tol

Baca: Dua Buku Tentang Jokowi Dibedah di Aceh

Baca: Prabowo Sebut Anggaran Bocor Rp 500 Triliun, Jokowi Menantang untuk Lapor KPK

Presiden menyampaikan potensi perekonomian syariah di Indonesia sangat besar.

Namun, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara lainnya.

Menurut Presiden, Indonesia sebagai sebuah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, ekonomi syariah Indonesia baru berkembang 5 persen. Malaysia 23 persen, Saudi 51 persen, UEA 19 persen.

“Kita baru 5 persen. Padahal Indonesia adalah pasar yang besar bagi ekonomi syariah," tutur dia.

Oleh karena itu, ketika Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dibentuk, Presiden langsung menjadi ketuanya.

Di negara lain, institusi yang sejenis biasanya dipimpin oleh menteri.(Anadolu Agency)

Editor: Zaenal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved