Membangun Polisi Tidur Ternyata Ada Aturannya, Harus Ada Izin Setingkat Wali Kota

Dalam akun tersebut disebutkan "Bikin polisi tidur di lingkungan perumahan atau jalan perumahan harus seizin tingkat wali kota lho,

Membangun Polisi Tidur Ternyata Ada Aturannya, Harus Ada Izin Setingkat Wali Kota
Kompasiana.com
Ilustrasi 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA -- Masyarakat harus memiliki izin pemerintah jika ingin membangun polisi tidur. Jika membangun di kawasan perumahan, perlu izin setingkat wali kota.

Hal itu disampaikan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui akun Instagram @dishubdkijakarta.

Dalam akun tersebut disebutkan "Bikin polisi tidur di lingkungan perumahan atau jalan perumahan harus seizin tingkat wali kota lho, jadi tidak boleh sembarangan."

Pernyataan ini dibenarkan oleh Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan Christianto.

"Sebenarnya masyarakat bisa bangun (polisi tidur), tapi harus ada izin," kata Christianto saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/2/2019) siang.

Baca: Warga Keluhkan ‘Polisi Tidur’ dan Pita Kejut

Baca: Awas! Banyak Polisi Tidur di Lintasan Meulaboh-Jeuram

Baca: ‘Polisi Tidur’ Mengganggu Kenyaman Berlalulintas

Baca: ‘Polisi Tidur’

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan, yakni Pasal 38 Ayat 1 dan 2, yang mengatur penyelenggaraan polisi tidur.

Christianto menyebutkan, apabila masyarakat sudah mengantongi izin, pihaknya akan memberikan arahan bagaimana membuat polisi tidur sesuai dengan standar yang ditentukan pemerintah.

"Kebanyakan masyarakat tidak ada yang mengajukan izin dulu saat membangun polisi tidur," ujar Christianto.

Namun, ia menuturkan, pihaknya akan terus menyosialisasikan ke masyarakat mengenai aturan penyelenggaraan polisi tidur tersebut. Sebab, membuat polisi tidur sembarangan justru bisa membahayakan pengendara. (*)

Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved