Waspadai Perusahaan Blacklist

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Aceh meminta kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksana Pelelangan Proyek

Waspadai Perusahaan Blacklist
istimewa

* Jangan Sampai Ditetapkan Jadi Pemenang Tender

BANDA ACEH - Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Aceh meminta kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksana Pelelangan Proyek APBA 2019 yang berada di Kantor Gubernur Aceh untuk lebih ekstra hati-hati dalam menetapkan pemenang proyek fisik APBA 2019.

“Jangan tetapkan lagi perusahaan berstatus black list dan bodong (mati sertifikat) untuk jadi pemenang tender. LPJK siap membantu Pokja Pelaksana Lelang Proyek APBA 2019 untuk klarifikasi rekam jejak sebelum menetap pemenang lelang,” ujar Ketua LPJK Aceh, Tripoli kepada Serambi, Senin (11/2).

Tripoli menegaskan, LPJK membuka diri untuk klarifikasi terhadap perusahaan yang berstatus kurang bagus dalam bidang usahanya. Menurut dia, hal ini penting supaya kasus yang pernah menimpa RSUZA dalam pembangunan gedung Onkologi (RS Kanker) yang sudah dua tahun berturut-turut gagal dilaksanakan karena perusahaan yang ditetapkan Pokja lelang sebagai pemenangnya berstatus black list, tidak terulang. Pasalnya, perusahaan tersebut digugat sehingga pekerjaan proyek yang baru berjalan beberapa bulan harus dihentikan.

LPJK meminta agar Pokja untuk lebih dulu melakukan klarifikasi kepada mereka terkait status sebuah perusahaan sebelum menetapkan sebagai pemenang. Sebab, urai Tripoli, LPJK merupakan lembaga yang menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Ketenaga Ahlian (SKA), dan Sertifikat Ketenaga Kerjaan (SKT), bagi setiap perusahaan yang mau ikut lelang proyek APBN, APBA, dan APBK.

“SBU, SKA dan SKT itu, berlaku tiga tahun sekali dan setelah mati, pemilik perusahaannya harus memperpanjang kembali sertifikatnya ke LPJK dengan persyaratan yang lengkap. Jadi, kalau ada perusahaan yang nakal atau masih berstatus black list, tak boleh ikut tender selama 2 tahun karena dalam mengerjakan proyek sebelumnya dinilai wanprestasi. Dan data perusahaan yang bersangkutan terekam di LPJK,” tukasnya.

Sementara itu, anggota LPJK Aceh, Suwarli mengharapkan, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengutamakan perusahaan lokal yang profesional dalam bidangnya untuk menggarap proyek pemerintah yang bersumber dari APBN, APBA, maupun APBK. Di Aceh, sebut Suwarli, ada sekitar 3.080 perusahaan yang memiliki banyak orang pintar di dalamnya. Tapi karena perusahaan jasa kontruksi lokal jarang mendapat pekerjaan, akhirnya para tenaga ahli kontruksi dan perencana dari Aceh bekerja di luar.

Perusahaan jasa konstruksi banyak yang berkualitas di daerah. Tapi karena mereka beberapa tahun tidak mendapat proyek, membuat keuangan mereka jadi lemah, sehingga tidak bisa mengembangkan SDM dan peralatan kerja,” ulasnya. Memberikan pekerjaan kepada perusahaan lokal yang profesional secara fair, ucap dia, bukan kolusi dan nepotisme. Karena itu merupakan bagian dari pembinaan perusahaan jasa kontruksi lokal untuk tumbuh dan berkembang di daerahnya, bahkan bisa ekspansi usahanya ke luar Aceh.

“Untuk itu, LPJK memohon kepada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah agar memberikan perhatian khusus kepada perusahaan lokal yang telah berprestasi dengan mendapat kembali pekerjaan dalam tahun 2019 ini. Kami juga meminta ada imbauan khusus dari Plt Gubernur kepada bupati/wali kota, SKPA, SKPK, dan lembaga vertikal, untuk memberikan perhatian kepada kontraktor lokal, serta dalam perencanaan pembangunan, wajib menggunakan bahan material lokal. Sehingga dana pembangunan fisik, tidak seluruhnya mengalir ke luar Aceh, tapi separuhnya bisa dinikmati masyarakat Aceh,” pinta Ketua LPJK Aceh, Tripoli.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved