Birokrasi Bersih

Sering Jadi Ajang Seremoni, MaTA Sorot Pencanangan Wilayah Bebas Korupsi di Kejaksaan

Dia menduga, proses seremonial pencanangan WBK dan WBBM itu hanya untuk memenuhi laporan ke pusat saja.

Sering Jadi Ajang Seremoni, MaTA Sorot Pencanangan Wilayah Bebas Korupsi di Kejaksaan
FOTO HUMAS KEJATI ACEH
KAJATI Aceh, Irdam SH MH disaksikan Asintel dan Aspidsus Kejati Aceh, Mukhlis SH dan T Rahmatsyah SH MH menandatangani dokumen pakta integritas pembangunan zona integritas menuju pencanangan wilayah bebas korupsi (WBS) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Kejati Aceh, seusai apel pagi di halaman kantor tersebut, Senin (18/2). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Program pemberlakuan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) yang dicanangkan jajaran kejaksaan di Aceh diminta tidak hanya sebatas acara seremonial semata.

Kordinator Advokasi Kebijakan Publik LSM Masyarakat Transparansi (MaTA), Hafid mengatakan bahwa kegiatan serupa sebenarnya hampir saban tahun digalakkan oleh pemerintah.

Bahkan setiap pergantian kepala daerah, pemberantasan korupsi selalu menjadi visi misi.

Baca: Polri Siapkan Personel Bebaskan 2 WNI yang Disandera Abu Sayyaf, Keluarga Tak Mampu Bayar Tebusan

Baca: Mitsubishi Promosi Triton 2x4 Pickup di Lhokseumawe, Ini Variasi Harga dan Kemudahan Bagi Pembeli

Baca: Hasil Piala AFF U-22 2019 - Bungkam Kamboja, Timnas Indonesia Lolos Semifinal Berkat 2 Gol Marinus

“Tapi wacana itu selalu menjadi masalah pada tataran implementasinya,” katanya saat menjadi narasumber eksternal dalam sesi membedah Salam Serambi dengan tema "Masyarakat Hanya Butuh Birokrasi Jujur dan Bersih" di Program Cakrawala Radio Serambi FM, Jumat (22/2/2019).

Pada acara yang dipandu host Vea Artega itu juga menghadirkan narasumber internal Sekretaris Redaksi Serambi Indonesia Bukhari M Ali.

“Wacana bebas korupsi dan melayani itu hanya di tataran seremonial, sedangkan pada pelaksanaan teknisnya tidak berjalan dengan baik,” ujar dia.

Dia menduga, proses seremonial pencanangan WBK dan WBBM itu hanya untuk memenuhi laporan ke pusat saja.

Banyak petik kasus program nasional yang hanya meriah pada peresmiannya saja, tapi, kata Hafid, di tingkat daerah program tersebut gagal dijalankan dengan baik.

Karena itu, aktivis antirasuah ini berharap, penerapan wilayah bebas korupsi jangan hanya pada satu instansi atau satu wilayah pelayanan saja.

Tapi harus menyeluruh pada semua layanan publik. Sehingga, roda pemerintahan akan benar-benar bersih dari praktik haram itu.(*)

Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved