Ulama Harus jadi Pengontrol Pemerintah

Ketua Pusat Studi Kebangsaan dan Radikalisme (PS-KR) Unsyiah, Rusli Yusuf, mengatakan, ulama menjadi salah satu instrumen

Ulama Harus jadi  Pengontrol Pemerintah
IST
RUSLI YUSUF, Ketua PS-KR Unsyiah

BANDA ACEH - Ketua Pusat Studi Kebangsaan dan Radikalisme (PS-KR) Unsyiah, Rusli Yusuf, mengatakan, ulama menjadi salah satu instrumen pengontrol setiap kebijakan pemerintah. Dia mengaku sepakat jika ulama berpolitik, tapi bukan politik praktis dan jangan pula berpolitik di dalam masjid.

Rusli menyampaikan itu ketika menjadi narasumber program cakrawala Radio Serambi FM dengan judul ‘Kembalikan Masjid ke Khitahnya’, Jumat (22/3). Acara yang dipandu Vheya Artega itu juga menghadirkan narasumber internal, Yocerizal, Redaktur Politik dan Keamanan (Polkam) Harian Serambi Indonesia.

“Negara ini bisa diperbaiki dengan berpolitik. Tapi bagaimana gaya politiknya? Gaya politik ulama harus seperti politik kampus. Dia harus mengembangkan gagasan dan ide-ide supaya bangsa ini menyatu. Itu yang kita maknakan politik ulama,” katanya menyikapi fenomena politik praktis di masjid.

Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengimbau para penceramah, khatib Jumat, teungku-teungku di Aceh agar tidak membicarakan persoalan politik praktis di dalam masjid. Selain itu, isu yang belum tentu kebenarannya juga tidak disampaikan dalam setiap majelis-majelis di dalam masjid.

Imbauan tersebut disampaikan terkait pelaksanaan Pemilu 2019 yang tinggal sekitar tiga pekan lagi. Menurut Tgk Muslim, jelang Pemilu 2019, pihaknya menerima laporan adanya penceramah atau khatib yang bernarasi politik dalam penyampaian khutbah ataupun dalam majelis-majelis lain yang digelar di dalam masjid.

Menanggapi hal itu, Rusli menjelaskan, politik itu adalah ruh dalam pembangunan bangsa. Karena itu, ulama harus ikut berpolitik. Tetapi politik yang dibawa harus politik yang mengedepankan perdamaian, bukan politik praktis apalagi sampai di bawa ke dalam masjid yang berpotensi memecah belah umat.

“Masjid harus dijadikan tempat damai. Artinya, ulama harus keluar dari politik praktis ketika berada di dalam masjid. Tapi ketika beliau ingin menggagas sesuatu ide tertentu di luar masjid, saya pikir itu hak warga negara. Tapi jika sang khatib memiliki keadaban, maka dia tahu bagaimana harus berpolitik,” ucap Rusli.

Ulama lanjut dia lagi, harus menjadi pengontrol pemerintah. Jika ulama melibatkan diri dalam politik kekuasaan (politik praktis), maka ulama tidak bisa berperan sebagai pengotrol kebijakan. “Bagaimana negara mencapai kesejahteraan kalau ulama tidak mengontrol kebijakan penguasa. Mengontrol pemerintah oleh ulama itu artinya politik,” ungkapnya.(mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved