Oknum Kadis Terima Insentif Guru Ngaji

Penerima insentif atau bantuan guru pengajian dari Dinas Syariat Islam Aceh untuk Kabupaten Aceh Barat Daya

Oknum Kadis Terima Insentif Guru Ngaji
MUSLIZAR MT, Wabup Abdya

* Wabup Minta DSI Aceh Revisi Data Penerima

BLANGPIDIE - Penerima insentif atau bantuan guru pengajian dari Dinas Syariat Islam Aceh untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) diduga tak tepat sasaran. Pasalnya, dalam usulan bantuan insentif untuk guru mengaji itu tercantum nama sejumlah PNS, bahkan salah satunya seorang pejabat di Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Abdya.

Untuk diketahui, bantuan insentif guru ngaji itu diplotkan sebesar Rp 50 miliar untuk 500 orang di seluruh Aceh, sehingga masing-masing guru mengaji mendapat Rp 10 juta. Informasi yang diperoleh Serambi, jumlah kuota guru pengajian yang diusulkan oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Abdya sebanyak 25 orang.

Ternyata, dari 25 orang nama guru mengaji itu, lima di antaranya adalah PNS. Ironisnya, dari lima PNS itu beberapa di antaranya adalah pegawai dan oknum pejabat di dinas setempat, bahkan satu orang di antaranya merupakan kepala dinas.

Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Abdya, Rajuddin SPd saat dikonfirmasi Serambi, Senin (25/3), membenarkan adanya nama pejabat termasuk dirinya masuk dalam usulan penerima bantuan guru pengajian tersebut. Namun, Rajuddin berkilah, nama yang diusulkan itu masih bersifat sementara dan bisa diubah kembali. “Itu sementara dan masih bisa diubah,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Abdya, Muslizar MT mengaku, sangat kecewa dengan tindakan oknum pejabat Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah yang memasukkan nama PNS dan pejabat di dinas tersebut sebagai penerima insentif guru mengaji dari provinsi. “Saya sangat sedih dan kecewa,” tukas Muslizar MT.

Wabup menegaskan, penjelasan kepala dinas yang menyatakan bahwa daftar penerima itu hanya sementara dan masih bisa diubah adalah tindakan yang tidak patut dicontoh. “Jangan main-main dengan data sementara, kalau sudah ditransfer dan diterima gimana? Jangan karena sudah ketahuan lantas sebutkan sementara, itu gak baik,” tandasnya.

Seharusnya, ucap Muslizar, jika ada bantuan dan persoalan pihak dinas melibatkan dan berkoordinasi dengan pimpinan, jangan mengambil tindakan sendiri. “Hargailah pimpinan, sehingga bantuan pun bisa diterima tepat sasaran, bukan seperti ini. Ini kejahatan jabatan dan tidak bisa ditolerir,” tegasnya.

Untuk itu, Muslizar meminta, Dinas Syariat Islam Aceh mengkaji ulang dan menolak nama-nama PNS dan pejabat dari Abdya yang masuk dalam daftar penerima bantuan untuk guru ngaji tersebut. “Ini harus dilakukan, bahkan kalau saya secara pribadi, dibatalkan dulu sampai tim melakukan kroscek ke lapangan, apakah nama itu memiliki dayah dan tempat pengajian atau tidak, sehingga bantuan ini tepat sasaran,” pungkasnya.(c50)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved