Demo Tolak Tambang Emas Ricuh

Seratusan massa yang terdiri atas mahasiswa, ormas, dan OKP melakukan unjuk rasa di Gedung DPRK Aceh Tengah

Demo Tolak Tambang Emas Ricuh
SERAMBI/MAHYADI
Seratusan massa yang terdiri dari mahasiswa, ormas serta OKP menggelar aksi demo menolak rencana penambangan emas di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, oleh PT Linge Mineral Resource. Demo yang berlangsung Senin (8/4) sempat diwarnai kericuhan. 

TAKENGON - Seratusan massa yang terdiri atas mahasiswa, ormas, dan OKP melakukan unjuk rasa di Gedung DPRK Aceh Tengah, Senin (8/4). Unjuk rasa ini sempat diwarnai kericuhan antara pendemo dengan petugas kepolisian. Demonstran menolak rencana PT Linge Mineral Resource melakukan penambangan emas di sejumlah kampung di Kecamatan Linge.

Para pengunjuk rasa mengawali aksi demo sekira pukul 10.30 WIB. Seratusan massa ini, sebelum melakukan orasi menggelar long march dari halaman Gedung Olah Seni (GOS) Kota Takengon, menuju Bundaran Simpang Lima. Setibanya di Simpang Lima, Takengon, para pengunjuk rasa sempat melakukan orasi selama beberapa menit.

Ketika melakukan long march, massa meneriakkan yel-yel penolakan terhadap adanya rencana aktifitas pertambangan yang akan dilakukan PT Linge Mineral Resource. “Adanya tambang justru akan menimbulkan permasalahan di masyarakat. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang akan diuntungkan. Tolak penambangan di Gayo, “ teriak salah seorang pengunjuk rasa.

Setelah beberapa menit berorasi di Bundaran Simpang Lima, massa bergerak menuju Gedung DPRK Aceh Tengah. Ketika berada di kantor wakil rakyat itu, para pengunjuk rasa menggelar orasi untuk meminta agar izin penambangan PT Linge Mineral Resource dicabut. “Kami tidak butuh emas, kami sudah punya kopi. Jadi, tidak perlu ada tambang di Aceh Tengah,” lanjut pengunjuk rasa.

Dalam aksi itu, para pengunjuk rasa meminta agar dewan bisa menghadirkan bupati, serta instansi terkait untuk menampung aspirasi para pendemo. Namun, hanya Ketua DPRK Aceh Tengah, Ansaruddin Syarifuddin Naldin yang menemui pendemo. Sayangnya, penjelasan dari ketua dewan tidak membuat puas para pengunjuk rasa.

Alhasil, suasana memanas ketika terjadi aksi saling dorong antara aparat kepolisian dengan para pengunjuk rasa. Bahkan, seorang pendemo terlihat jatuh pingsan setelah terjadi aksi saling dorong. Situasi panas akhirnya bisa diredam setelah para pendemo serta pihak kepolisian masing-masing mencoba menenangkan diri.

Tidak puas berorasi di gedung dewan, massa menggelar unjuk rasa hingga ke Kantor Bupati Aceh Tengah. Di sana, para pendemo ditemui langsung oleh Wakil Bupati Aceh Tengah, Firdaus. Setelah diterima oleh orang nomor dua di daerah berhawa sejuk itu, akhirnya pertemuan dilanjutkan dengan audiensi yang berlangsung di ruang sidang DPRK setempat.

Dalam audiensi tersebut, para pengunjuk rasa diterima oleh Wakil Bupati Aceh Tengah, Firdaus, Ketua DPRK Nasaruddin Syarifuddin Nadin, serta sejumlah anggota dewan di ruang sidang DPRK setempat. Namun, audiensi sempat dihentikan sekitar 15 menit, lantaran memasuki waktu shalat Zuhur.

Dalam audiensi, para demonstran sempat mempertanyakan kepada pemerintah daerah setempat izin penambangan PT Linge Mineral Resources. “Kenapa pemerintah kabupaten sampai tidak tahu terkait dengan izin penambangan di Kecamatan Linge, “ kata seorang orator, Satria Darmawan, di hadapan Wakil Bupati Aceh Tengah.

Menanggapi pertanyaan para pengunjuk rasa, Wakil Bupati (Wabup) Aceh Tengah, Firdaus, mengaku tidak tahu menahu tentang adanya eksplorasi maupun eksploitasi yang akan dilakukan oleh PT Linge Mineral Resouces di Kecamatan Linge. “Pemerintahan kami, sama sekali tidak tahu tentang adanya rencana penambangan ini. Kalau sekiranya merugikan, biar kita usir sama-sama,” kata Firdaus.

Dia menyarankan dibentuk forum diskusi yang melibatkan sejumlah elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, agama, tokoh adat, sehingga banyak masukan terkait dengan manfaat dan kerugian apabila ada aktifitas penambangan di Aceh Tengah. “Kami juga tidak mau dirugikan. Tentu, harus ada diskusi yang melibatkan para pihak,” jelasnya.

Menambahkan penjelasan Wakil Bupati, Firdaus, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Aceh Tengah, Zikriadi menjelaskan, dari sisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), bukan kewenangan dari instansi kabupaten, melainkan dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh. “Kami hanya diberi kewenangan untuk menerima masukan-masukan dari masyarakat, apakah masyarakat menolak atau menerima,” sebut Zikriadi.

Dengan adanya aksi ini, lanjut Zikriadi, bisa menjadi bahan untuk disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Aceh, bahwa ada penolakan dari masyarakat tentang rencana aktifitas penambangan di Kecamatan Linge. “Apa yang disampaikan hari ini, akan kami tulis serta diteruskan ke provinsi,” lanjutnya.

Menjelang akhir audiensi, para demonstran menyerahkan pakta integritas yang berisi tujuh poin penolakan tambang kepada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Aceh Tengah, yang menjadi bahan dasar untuk disampaikan ke provinsi.(my)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved