Irwandi Yusuf Banding

Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf mengajukan banding atas vonis majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menghukumnya tujuh tahun penjara

Irwandi Yusuf Banding
ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A
GUBERNUR Aceh nonaktif Irwandi Yusuf bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (25/3/2019). 

Irwandi Yusuf Banding

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf mengajukan banding atas vonis majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menghukumnya tujuh tahun penjara, denda 300 juta subsider tiga bulan kurungan dan dicabut hak dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak menyelesaikan hukuman kurungan.

Baca: Bawaslu Pidie Imbau Masa Tenang Dilarang Kampanye

Baca: 89 Persen Jamaah Haji Sudah Lunasi Biaya, Tersisa 476 Jamaah

Baca: Tak Terima Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Divonis 7 Tahun Penjara, KPK Ajukan Banding

Kuasa hukum Irwandi Yusuf, Sayuti, SH, MH, di Jakarta, Sabtu (13/4/2019),  menyatakan pihaknya sudah mendaftarkan akta pernyataan banding ke Pangadilan Tinggi Jakarta melalui pengadilan Tipikor Jakarta Pusat,  Kamis (11/4/2019). 

"Kami mengajukan banding, karena kami menilai majelis hakim Pengadilan Tipikor telah salah dalam memutuskan perkara Irwandi Yusuf, dan mengabaikan seluruh fakta persidangan baik dari keterangan para saksi  di persidangan maupun bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan," ujar Sayuti, yang juga caleg DPR RI dari Dapil Aceh 2.

Menurut Sayuti,  berdasarkan fakta-fakta persidangan, seluruh dakwaan terhadap Irwandi Yusuf tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum (JPU)  dan tidak terbukti adanya kesalahan yang dilakukan oleh Irwandi Yusuf.

"Kitamengharapkan Pengadilan Tinggi Jakarta bisa memutus perkara itu secara lebih adil," tukas Sayuti.

Sebelumnya majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Irwandi Yusuf.  Irwandi dinyatakan  bersalah menerima suap bersama Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri serta menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha.

Irwandi terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.(*)
 

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved