1.914 Hektare HGU PT CA Dicabut

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Sofyan Djalil dilaporkan mencabut

1.914 Hektare HGU PT CA Dicabut
Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH bersama tim verifikasi BPN-RI melihat salah satu titik lokasi area HGU PT Cemerlang Abadi yang selama ini tidak difungsikan dengan baik menggunakan kamera drone, di Kecamatan Babahrot. SERAMBI/RAHMAT SAPUTRA 

* Izin Perpanjangan Hanya Disetujui 2.050 Ha

BLANGPIDIE - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Sofyan Djalil dilaporkan mencabut atau menarik kembali sebagian tanah Hak Guna Usaha (HGU) PT Cemerlang (PT CA) di kawasan Desa Cot Seumantok dan Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya) karena ditelantarkan. Dari luas 4.864,88 hektare (ha) yang diajukan perpanjangan HGU, hanya 2.050 ha ditambah 900 hektare untuk areal plasma yang disetujui Menteri Agraria. Namun begitu, SK Menteri ATR/BPN RI tersebut belum diterima pihak berkompeten di Abdya.

“Saya memang mendengar informasi seperti itu (Menteri Agraria sudah mengeluarkan SK izin perpanjangan HGU PT CA), tapi hingga saat ini SK tersebut belum kami terima,” kata Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Abdya, M Arfarth Satya A Ptnh ketika dihubungi Serambi, Sabtu (13/4). Karena itu, M Arfarth mengaku, dia belum berani berkomentar sebelum menerima SK tersebut.

Seperti dikutip dari harian Kompas edisi 6 April 2019, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Sofyan Djalil di Banda Aceh mengatakan, baru-baru ini, pihaknya mengambil sebagian tanah HGU milik PT Cemerlang Abadi yang terletak di Kabupaten Abdya karena dianggap tidak dikelola. Dijelaskan menteri asal Aceh tersebut, perusahaan perkebunan itu mengajukan izin perpanjangan HGU 4.864,88 ha, tetapi yang disetujui hanya 2.050 hektare. “Ditambah 900 hektare untuk plasma, jika tidak dilakukan (plasma), maka akan ditarik kembali,” ujar Sofyan Djalil menajwab wartawan di Banda Aceh.

Sedangkan sisanya, sebut Menteri Agraria, dijadikan Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) yang akan dibagikan kepada warga. Saat ini, mekanisme pembagian tanah kepada warga masih dibahas bersama pemerintah kabupaten setempat. “Izin perpanjangan kami berikan untuk lahan yang selama ini dikelola, sedangkan yang ditelantarkan diambil kembali oleh negara,” tegas Sofyan Djalil.

Di sisi lain, Menteri Agraria menekankan, pemerintah daerah harus menghormati perusahaan yang mengelola tanah HGU dengan produktif. Oleh sebab itu, perusahaan yang mengelola dengan baik dan menjalankan kewajibannya, layak izin HGU-nya diperpanjang. “Kalau izin HGU habis dan digunakan secara produktif, ya harus diperpanjang. Sebab, tanah akan bermanfaat jika produktif. Izin perpanjangan kami berikan untuk lahan yang selama ini dikelola, sedangkan yang ditelantarkan diambil kembali oleh Negara,” tegasnya.

Terkait hal ini, Manajemen PT Cemerlang Abadi (CA) melalui Koordinator Kebun, Agus Marhelis yang dihubungi Serambi, Minggu (14/4), mengaku belum mendapat informasi kalau Menteri ATR/Kepala BPN RI telah mengeluarkan izin perpanjangan HGU untuk perusahaannya seluas 2.050 hektare. “Kami belum dapat info, kami cek dulu,” katanya. Bila SK Menteri telah diterima, ujarnya, maka pihak manajemen segera mengambil sikap.

Seperti diberitakan sebelumnya, izin HGU PT CA seluas 7.516 ha di kawasan Desa Cot Seumantok dan Alue Jeureujak, Babahrot, Abdya sudah berakhir sejak 31 Desember 2017. Namun, hingga memasuki awal 2019, Kementerian ATR/Kepala BPN) RI belum juga mengeluarkan izin perpanjangan HGU, meski sebelum berakhir izin manajemen PT CA telah mengusulkan perpanjangan izin HGU untuk lahan seluas 4.847 ha. Ironisnya, walau belum mengantongi izin HGU, PT CA tetap beroperasi seperti biasa, terutama melakukan kegiatan produksi berupa panen TBS (tandan buah segar) kelapa sawit selama setahun lebih atau sejak izin HGU berakhir.

Sementara itu, keterangan yang diperoleh Serambi, Minggu (14/4), mengungkapkan kalau Pemkab Abdya menerima dan mendukung keputusan Menteri ATR/Kepala BPN RI, Sofyan Djalil yang mencabut sebagian tanah HGU PT Cemerlang Abadi (CA) karena ditelantarkan. “Memang, kebijakan seperti itu sangat diinginkan masyarakat, yaitu tanah yang ditelantarkan harus ditarik oleh negara,” ucap seorang pejabat di Setdakab Abdya yang enggan dibeberkan namanya. Karena SK Menteri Agraria tentang izin perpanjangan HGU PT CA belum diterima, maka pejabat tersebut enggan berkomentar lebih lanjut.

Sebelumnya, Bupati Abdya, Akmal Ibrahim telah menawarkan kosep penggunaan tanah bekas lahan HGU PT CA bila Menteri ATR/Kepala BPN) RI menolak sebagian atau seluruhnya usulan perpanjangan izin HGU seluas 4.847 ha yang diajukan perusahaan tersebut. Konsep penggunaan tanah atau lahan yang berlokasi di kawasan Desa Cot Seumantok dan Alue Jeurejak, Kecamatan Babahrot itu disarankan menjadi sawah pengembangan sumber benih unggul, minimal untuk kebutuhan benih Pulau Sumatera.

Akmal menegaskan, bila dicabut sebagian atau seluruhnya usulan perpanjangan HGU PT CA, maka bekas lahan itu tidak dibagi, tapi dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Lahan tersebut dijadikan sawah baru sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk lokasi pengembangan benih unggul guna memenuhi kebutuhan benih di Sumatera.(nun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved