Pencairan Dana Desa Minim

* Baru Dua Gampong Rampungkan APBG 2019

MEULABOH - Jumlah desa di Aceh Barat yang sudah merampungkan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) tahun 2019 masih sangat minim. Akibatnya, dana desa yang sudah ditransfer dari pusat ke kas Pemkab Aceh Barat hingga kini belum dapat diteruskan ke rekening masing-masing desa.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Barat, Jufri SH menjawab Serambi, Jumat (19/4), mengakui, dari 322 desa tersebar di 12 kecamatan dalam lingkup Kabupaten Aceh Barat, jumlah desa yang sudah menuntaskan penyusunan APBG 2019 masih sangat sedikit. “Baru ada dua desa yang sudah tuntas APBG 2019 yakni satu desa di Kecamatan Arongan Lambalek dan satu desa lagi di Woyla Timur,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk kedua desa itu sudah dikeluarkan rekomendasi oleh DPGM ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk diproses pencairan dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat bernama ADD (alokasi dana desa) dan ADG (alokasi dana gampong) dari Pemkab Aceh Barat. “Dengan sudah ke BPKD maka langsung dapat ditransfer dana itu oleh BPKD ke rekening desa tersebut,” ujarnya.

Dijelaskanya, penyebab banyak desa belum tuntas APBG diduga karena mereka dalam beberapa pekan ini lebih memokuskan pelaksanaan Pemilu serentak 2019. Namun demikian, pihak DPMG kembali mengimbau para aparatur desa untuk memacu penuntasan APBG sehingga dapat segera diproses pencairan dana desa.

Jemput bola
Di sisi lain, Plt Kepala DPMG Aceh Barat ini menyatakan, bahwa dalam rangka memacu penuntasan APBG pada masing-masing desa, tim dari kabupaten pada pekan lalu, sudah turun ke semua kecamatan untuk melakukan jemput bola. Jufri menargetkan, dalam bulan April ini, bisa lebih banyak lagu desa yang merampungkan APBG 2019. “Ada

beberapa desa yang kini APBG mereka sudah di DPMG. Tinggal kami cek dan keluarkan rekomendasi ke BPKD untuk dicairkan dana desa ke rekening gampong mereka,” tukasnya.

Empat Bulan tak Bergaji
Sementara itu, sejumlah keuchik di Aceh Barat yang ditanyai Serambi secara terpisah, Jumat (19/4) kemarin, mengakui, bahwa dampak belum tuntasnya penyusunan APBG tahun 2019 menyebabkan gaji aparatur desa selama empat bulan sejak Januari hingga April belum cair.

Dampak lain belum rampungnya APBG 2019, beber keuchik, mengakibatkan sejumlah kegiatan yang diprogramkan dalam APBG 2018 belum dapat direalisasikan, termasuk proyek fisik dan kegiatan kemasyarakatan. “Kami sudah 4 bulan belum bergaji, demikian juga dengan banyak aparat desa lainnya,” ungkap keuchik.(riz)