KPK Panggil 25 Anggota DPRK Agara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membidik dugaan suap di DPRK Aceh Tenggara (Agara) terkait

KPK Panggil 25 Anggota DPRK Agara
For Serambinews.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan peserta calon komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara 2018-2023 terkait perekrutan komisioner KIP Agara oleh tim pansel DPRK Agara, tanggal 20 Mei 2019 di Kantor BPKP Sumatera Utara, Medan.         

* Terkait Dugaan Suap Pemilihan Komisioner KIP

KUTACANE - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membidik dugaan suap di DPRK Aceh Tenggara (Agara) terkait pemilihan Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang sempat menimbulkan polemik. Sebanyak 25 dari 30 Anggota DPRK dan beberapa staf PNS dipanggil untuk diperiksa dalam waktu dekat ini.

Untuk diketahui, proses rekrutmen Komisioner KIP Agara menjadi polemik menyusul sikap DPRK Agara yang tidak terima dengan hasil seleksi Komisi A dan memutuskan mengulang proses rekrutmen tersebut. Untuk proses tersebut, Ketua Komisi A juga diganti, dari sebelumnya dijabat Supian Sekedang dialihkan kepada Bustami Aceh.

Supian pun membawa perkara ini ke PTUN Banda Aceh karena menurutnya proses seleksi yang dilakukan pihaknya sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Protes juga muncul dari peserta yang lulus cadangan.

Isu tak sedap pun beredar, bahwa ada indikasi suap menyuap dalam proses rekutmen tersebut. Cuma belum diketahui pasti apakah indikasi suap itu terjadi dalam proses rekrutmen pertama atau yang kedua.

Kepala Bagian (Kabag) Umum DPRK Agara, Halimah SPd, saat dikonfirmasi Serambi, membenarkan perihal adanya surat dari KPK berupa pemanggilan terhadap 25 Anggota DPRK dan sejumlah staf PNS. Surat tersebut diterima 13 Mei 2019.

Pengakuan Halimah, surat tersebut dikirim KPK melalui email, sementara surat resminya akan dikirimkan via pos. Ia juga telah dihubungi langsung oleh pihak KPK terkait surat tersebut. Di dalam surat disebutkan pemanggilan kepada sekitar 25 orang anggota DPRK Agara termasuk staf PNS terkait perekrutan komisioner KIP Agara.

Siapa saja ke-25 Anggota DPRK dimaksud, Halimah enggan menyebutkannya karena surat itu bersifat rahasia. “Kita akan memenuhi undangan KPK pada tanggal 21 Mei hingga 22 Mei 2019 di Gedung KPK-RI di Jakarta,” sebutnya.

Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Agara, M Saleh Selian, menyambut baik langkah KPK yang akan memeriksa ke-25 Anggota DPRK tersebut, sebab menurutnya banyak kejanggalan dalam proses rekrutmen komisioner KIP Agara.

“Ini suatu yang janggal dan aneh, karena penetapan Komisioner KIP Agara bisa berubah-ubah dengan berbagai alasan,” ucapnya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved