Warga Buka Blokade Jalan PLTU 3-4

Blokade jalan menuju ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan 3 dan 4 di Dusun Geulanggang Meurak

Warga Buka Blokade Jalan PLTU 3-4
SERAMBI/SA'DUL BAHRI
JALAN ke arah lokasi pembangunan PLTU 3-4 di Dusun Geulanggang Meurak, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya diblokir warga dengan menggunakan kawat berduri, Selasa (14/5). 

* Perusahaan Bersedia Bayar Pembebasan Sebagian Tanah

SUKA KAMUE - Blokade jalan menuju ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan 3 dan 4 di Dusun Geulanggang Meurak, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya pada Kamis (16/5) kemarin, berakhir damai setelah pihak perusahaan bersedia membebaskan sebagian tanah warga di daerah itu.

Praktis, jalan yang sebelumnya diblokade dengan pagar kawat berduri dibuka pada Kamis (16/5) malam, usai melakukan kesepakatan bersama antara warga Geulanggang Meurak dengan PLTU 3-4 dicapai.

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syah Putra yang memberi pendampingan terhadap warga setempat kepada Serambi, Jumat (17/5), mengatakan, pihak PLTU 3 dan 4 telah sepakat untuk melakukan pembebasan sebagian tanah warga di daerah itu. Sehingga pada Kamis malam itu juga, kawat berduri yang sempat dibentangkan di lokasi pemblokiran jalan menuju ke arah pembangunan PLTU 3 dan 4 pun dibuka. “Setelah kesepakatan dicapai, malam itu juga blokade dibuka warga,” ujar Edy Syah Putra.

Edy menerangkan, dalam mediasi yang berlangsung alot itu, pihak perusahaan bersedia melakukan pembayaran sebagian tanah warga di Desa Suak puntong, Kecamatan Kuala Pesisir dengan batas waktu 5 bulan ke depan, terhitung sejak hari kesepakatan. Sedangkan, pembebasan sebagian tanah lainnya diharapkan dapat dilakukan oleh pihak perusahaan lain.

Komitmen pembayaran ganti rugi tanah tersebut tertuang dalam sebuah surat bermaterai yang ditandatangani oleh perwakilan perusahaan. “Mengenai harga tanah yang akan dibebaskan, nanti ditentukan setelah Panitia 19 selesai melakukan survei ke rumah-rumah warga. Penetapan harga dilakukan Pemkab Nagan Raya,” ucapnya.

Di sisi lain, papar Edy, dari pihak warga juga ikut menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak akan melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembangunan PLTU 3 dan 4 tersebut. Jika ada warga yang mengganggu aktivitas pembangunan PLTU itu, maka mereka bersedia untuk diproses hukum.

Pada hal lain, Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syah Putra menyayangkan, sikap pihak PLTU 1 dan 2 yang sampai saat ini belum berkomitmen untuk ikut melakukan ganti rugi tanah warga di samping perusahaan tersebut. Padahal, warga sekitar PLTU 1 dan 2 itu sudah menjadi korban pencemaran debu batubara dan limbah, sehingga lingkungan mereka tidak layak tinggal lagi.(c45)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved