Mualem: Sudah Panas, Saya tak Komen Lagi

BANDA ACEH - Ketua Umum DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem mengeluarkan statement, Senin (27/5) sore lalu yang menimbulkan reaksi hingga ke tingkat nasional.

Pernyataan Mualem yang ditanggapi pro-kontra serta viral di media sosial tersebut adalah meminta referendum bagi Aceh seperti pernah diberikan kepada Timor Timur.

Mualem menyampaikan hal itu saat memperingati Haul Wali Nanggroe, Almarhum Tgk Muhammad Hasan Ditiro ke-9 (3 Juni 2010-3 Juni 2019) sekaligus buka puasa bersama di Amel Convention Hall pada Senin (27/5) petang.

Kegiatan itu diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh ( DPA-PA) dan Komite Peralihan Aceh (KPA).

Dalam acara itu, di hadapan perwakilan Kodam IM, Polda Aceh, Mualem menyampaikan alasan dirinya mengusulkan wacana referendum.

Dalam rekaman video yang banyak beredar, Mualem mengatakan salah satu alasannya karena keadilan dan demokrasi di Indonesia sudah tak jelas dan diambang kehancuran.

“Kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia di ambang kehancuran dari sisi apa saja. Itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja,” kata Mualem yang disambut tepuk tangan para peserta yang hadir.

Baca: Terkait Referendum, Bupati Bener Meriah Nyatakan Gayo-Alas tak Ada Masalah dengan Pusat

Baca: Tuntutan Referendum Dipicu Lambannya Realisasi MoU Helsinki

“Karena, sesuai dengan Indonesia, tercatat ada bahasa, rakyat, dan daerah (wilayah). Karena itu, dengan kerendahan hati, dan supaya tercium juga ke Jakarta, hasrat rakyat dan bangsa Aceh untuk berdiri di atas kaki sendiri,” ujar Mualem lagi yang kembali disambut tepuk tangan lebih riuh.

“Kita tahu bahwa Indonesia, beberapa saat lagi akan dijajah oleh asing, itu yang kita khawatirkan. Karena itu, Aceh lebih baik mengikuti Timor Timur, kenapa Aceh tidak?” ujar Mualem

Terkait wacana referendum Aceh yang dilontarkan Mualem tersebut, Serambi secara khusus pada Kamis (30/5) kembali menghubungi Mualem untuk menanyakan keseriusan atas ucapannya itu.

Sayangnya, Mualem tidak bersedia lagi untuk memberi penjelasan mengenai wacana tersebut.

“Saya minta maaf, tidak saya komen lagi masalah ini, karena sudah panas. Kita lihat dulu (keadaan), tapi kita jalan terus sedikit-sedikit,” katanya melalui sambungan telepon.

Gagasan Mualem tersebut ternyata banyak mendapat respons positif dari berbagai pihak, meskipun banyak juga yang kontra. Tiga senator Aceh, Fachrul Razi, Rafli Kande, dan Ghazali Abbas Adan secara terang-terangan memberi dukungan atas wacana tersebut.

Dukungan yang sama juga disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Kabupaten Pidie, H Sarjani Abdullah yang mengatakan bahwa referendum bukan masalah internal Partai Aceh, tapi masalah kepentingan bangsa Aceh ke depan.

Karena itu, yang berhak mengeluarkan pernyataan atau statement referendum adalah mereka sebagai pejuang Aceh, bukan partai politik (parpol).