Warga Aceh Selatan Pertanyakan Posisi Bupati
Sejumlah kalangan warga di Kabupaten Aceh Selatan, sejak beberapa hari terakhir mempertanyakan posisi (keberadaan) Bupati
Tidak hanya di Aceh Selatan, keadaan ini juga menimbulkan reaksi dari wakil rakyat asal Aceh Selatan yang duduk di DPR Aceh. “Kami prihatin melihat kondisi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan saat ini, karena kepala pemerintahan atau bupati sering tidak di tempat. Padahal keberadaaan seorang bupati sangat dibutuhkan demi terciptanya pelayanan masyarakat yang lebih baik,” kata T Nasruddin, Anggota Komisi C DPRA, dalam pernyataan tertulis kepada Serambi, Senin (4/6).
Anggota Dewan dari Partai Aceh (PA) ini menyatakan, masyarakat sering melaporkan hal tersebut kepada dirinya. “Banyak masyarakat yang mengeluh dengan ketidakberadaannya bupati di tempat. Saya pikir, ini (seringnya bupati keluar daerah) kurang baik dan mempengaruhi pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Nasruddin, pada dasarnya sah-sah saja bupati bepergian ke luar daerah, apalagi jika untuk kepentingan daerah atau tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Namun, kata dia, semua itu tentu harus sesuai dengan aturan sehingga tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
“Terlepas dari perjalanan Bupati Aceh Selatan merupakan tugas dinas atau kepentingan pribadi, menggunakan uang daerah atau uang pribadi, yang pasti Bupati Aceh Selatan selama ini sangat sering tidak di tempat. Kondisi ini sudah membuat masyarakat gerah dan mengeluh,” ujarnya.
“Sebagai wakil rakyat dari Aceh Selatan yang dipercaya sebagai anggota legislatif (DPRA). Saya sangat prihatin dengan kondisi ini,” tukas Nasruddin.
Hal hampir serupa juga diungkap oleh pegiat LSM LIBAS (Lembaga Independen Bersih Aceh Selatan), May Fendri. “Kami sangat menyayangkan sikap bupati yang sering keluar daerah. Seharusnya, bupati lebih proaktif dengan persoalan di daerah. Sebab masih banyak persoalan serius dan urusan penting di daerah yang butuh kehadiran bupati,” ujarnya.
May Fandri yang juga Ketua Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPA-PA) Tapaktuan menambahkan, seringnya bupati ke luar daerah telah menyebabkan terabaikannya tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala daerah untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada publik. Menurutnya, Bupati Husin Yusuf seharusnya bisa melihat keadaan di Aceh Selatan secara jernih, sebab sudah empat tahun masa kepemimpinannya bersama Daska Aziz (Wakil Bupati) itu masih banyak jalan dan infrastruktur yang belum dibangun atau sudah rusak.
“Kita berharap, dipenghujung masa jabatannya ini, Bupati Husin Yusuf bisa menampakkan kontribusi nyatanya kepada masyarakat. Sebab hingga saat ini masih banyak insfrakstruktur di Aceh Selatan yang sama sekali belum tersentuh perhatian pemerintah,” pungkas May Fendri.(nal/tz)