Bupati Aceh Tengah Masih Mengambang

JAKARTA - Pelantikan Ir Nasaruddin MM dan Drs Khairul Asmara masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah periode 2012-2017 sesuai hasil Pilkada 2012, masih belum jelas (mengambang). Rapat lanjutan membahas persoalan Pilkada Aceh Tengah di Kemendagri, Rabu (19/9), menyimpulkan perlunya mempertimbangkan psikososial kemasyarakatan, termasuk risiko sosial, apabila pelantikan dipaksakan.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda), Prof Djohermansyah Djohan mengatakan hal itu kepada Serambi seusai memimpin rapat pembahasan Pilkada Aceh, Rabu, yang antara lain dihadiri Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah.

Dirjen Otda mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya bersama Gubernur Zaini Abdullah turun ke Aceh Tengah melihat keadaan sosial masyarakat di daerah itu. “Persoalan Aceh Tengah ini belum selesai, masih on going. Kita akan lihat kondisi di lapangan. Saya sendiri yang  ke sana dengan gubernur,” kata Djohermansyah.

Gubernur Zaini menyatakan tidak mau mengambil risiko melakukan pelantikan kalau itu memunculkan konflik baru di tengah masyarakat. “Siapa yang bisa jamin bahwa setelah pelantikan tidak ada kerusuhan. Saya tidak mau begitu. Pelantikan ini harus mempertimbangkan keadaan sosial dan politik, bukan hanya pertimbangan hukum,” tukas Gubernur Zaini.

Tapi ia yakin persoalan Aceh Tengah akan bisa diselesaikan dengan baik. “Konflik Aceh yang begitu besar bisa kita selesaikan, masa masalah Aceh Tegah tidak bisa. Ini akan terus kita cari solusnya, termasuk saya akan laporkan kepada Presiden,” kata dr Zaini.

Tapi gubernur tidak merinci solusi seperti apa yang akan ditempuh sebagai jalan keluar persoalan Pilkada Aceh Tengah. Ia hanya mengatakan, “Mudahan-mudahan ada solusi untuk itu. Saya tidak mau konflik lagi.”

Rapat tersebut diawali dengan pembukaan oleh Dirjen Otda, dilanjutkan dengan sambutan gubernur dan mendengarkan penjelasan kronologi dari KIP Aceh Tengah dan Panwaslu Aceh Tengah tentang jalannya pilkada di daerah dingin tersebut.

Ferry Mursyidan mengatakan, bisa saja salah satu opsi soslusi adalah pilkada ulang. “Yang penting, pemilukada di Aceh bagian dari penyelesaian konflik dan bukan memunculkan konflik baru. Saya kira, persoalan ini tidak terlalu rumit. Dulu soal calon independen saja ada solusinya,” kata Ferry seusai pertemuan.

Menurut Ferry, persoalan hasil pemiluada Aceh Tengah menjadi ganjalan karena terdapat keganjilan dalam prosesnya. “Menjadi aneh kalau yang diterbitkan KIP lebih dahulu SK tentang penetapan calon terpilih, sementara SK beriita acara hasil rekapitulasi diterbitkan belakangan. Ini yang tidak bisa dijelaskan dengan baik oleh KIP,” kata Ferry Mursyidan.

Ia mengingatkan, apa pun penyelesaian yang akan ditempuh dalam persoalan Aceh Tengah, harus mampu memberi ketenteraman kepada masyarakat.

Pj Bupati Aceh Tengah Ir M Tanwier megharapkan persoalan hasil Pilkada Aceh Tengah ini segera mendapat penyelesaian. “Semakin cepat selesai, tentu makin baik bagi masyarakat,” katanya.

Ia mengapresiasi rencana Dirjen Otda dan Gubernur Aceh turun dan akan melihat keadaan di lapangan. “Kepada masyarakat kita imbau agar tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis. Mari kita tunggu solusi yang dihasilkan dari proses yang sekarang sedang berjalan,” kata Tanwier.

Gubernur Zain juga mengatakan belum menjadwalkan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih Gayo Lues. “Belum,” katanya pendek. Sebelumnya berkembang isu bahwa gubernur akan melantik bupati “seribu bukit” itu dalam waktu dekat yang dirangkaikan dengan rencana pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih Aceh Tenggara.

Kepala Biro Setda Aceh, A Hamid Zein yang mendampingi gubernur saat ditanya Serambi mengatakan belum ada perintah penjadwalan pelantikan bupati/wakil bupati terpilih Gayo Lues dan Aceh Tenggara. “Untuk Aceh Tenggara SK-nya juga belum ada,” kata Hamid Zein. (fik)