Melepas Ketergantungan dari Medan

MASALAH ketergantungan perekonomian Aceh kepada Medan kembali disinggung Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf di masa-masa awal pemerintahan mereka. Setidaknya ada dua isu penting, yakni ketergantungan terhadap Medan dan ajakan pengusaha Aceh di Medan untuk berinvestasi di daerah sendiri. Kedua isu tersebut berbeda motif, tetapi memiliki wujud sama; banyaknya uang Aceh yang mengalir dan parkir di Medan.

Ini memang bukan masalah baru karena sejak lama sudah dipersoalkan hubungan ekonomi tak seimbang antara Aceh-Medan. Dalam banyak hal, posisi Aceh sangat lemah karena lebih banyak berperan sebagai konsumen dibandingkan produsen. Aceh hanya dilihat sebagai pasar, sementara Medan mengambil banyak keuntungan. Masalah pelabuhan bebas Sabang, juga rendahnya kegiatan bongkar-muat di pelabuhan Krueng Geukueh, sering dikaitkan dengan kepentingan ekonomi Medan. Benar tidaknya tuduhan tersebut masih membutuhkan kajian, tetapi faktanya, kesibukan kedua pelabuhan di Aceh itu bila digabung belum mencapai setengahnya kesibukan di Belawan.

Medan sepertinya selalu mendulang keuntungan dari setiap momentum yang ada, baik momentum lokal seperti Pemilukada beberapa waktu lalu, sampai Ramadhan seperti sekarang. Saat Pemilukada, hampir semua pasangan calon memilih mengorder atribut kampanye di Medan dibandingkan di Aceh, terutama yang di luar Banda Aceh dan Sabang. Bahkan, menjelang hari raya, seperti Idul Fitri dan Idul Adha lalu, perilaku konsumtif kelas menengah di Aceh mendapat tempat yang subur di Medan.

Secara kasat mata bisa dilihat, setiap akhir pekan jumlah kendaraan dari Aceh menuju Medan meningkat pesat. Anjuran Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib agar pejabat di daerahnya melakukan perjalanan dinas luar kota dari Bandara Malikussaleh dan Sultan Iskandar Muda, sepertinya populis tetapi sulit dieksekusi di lapangan.

 Empat alasan
Penelitian yang saya lakukan menemukan empat alasan mengapa Medan masih dipilih sebagai tempat berbelanja oleh sebagian masyarakat/pengusaha di pesisir timur Aceh: Pertama, masalah harga di Medan untuk banyak produk yang relatif lebih murah. Bayangkan bila sepotong kaos bermerek yang dijual di mal di Medan seharga Rp 85.000 setelah didiskon, di sebuah toko di Lhokseumawe dengan merek dan model sama, dijual Rp 150.000 per potong. Disparitas yang demikian jauh ini juga berlaku untuk produk di luar garmen.

Kendati memesan di Medan dikenai ongkos kirim, untuk produk bersifat massal setelah dihitung-hitung tetap saja masih lebih terjangkau di Medan. Dalam beberapa kasus, ketika mengorder di Aceh dengan pertimbangan agar uang dari Aceh tetap di Aceh, ternyata pengusaha di Aceh ujung-ujungnya juga membawa ke Medan dan mereka hanya menikmati fee semata. Praktik seperti ini tidak memberikan multiplier effect terhadap lingkungan, terutama berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran;

Kedua, kualitas di Medan yang lebih bagus khususnya untuk produk yang membutuhkan sentuhan teknologi. Adalah logis bila konsumen lebih mengutamakan kualitas kendati harus direcoki dengan kecintaan terhadap produk di daerah sendiri; Ketiga, pelayanan yang lebih baik, termasuk terhadap komplain ketidakpuasan yang justru minim di Aceh.

Pepatah Cina mengatakan, jangan membuka toko bila tidak bisa tersenyum. Jiwa kewirausahaan yang dimiliki sejumlah warga Aceh, menjadi tidak berguna ketika tidak memiliki semangat melayani. Kita cenderung ingin dilayani dibandingkan melayani. Coba lihat di usaha waralaba yang seharusnya memiliki pelayanan berstandar, bandingkan kualitas pelayanan waralaba di Aceh dengan luar Aceh dan kita akan menemukan perbedaannya, dan;

Keempat, alasan terakhir ini sering ditutupi tetapi diam-diam diakui, yaitu entertainment. Para pengusaha melakukan kontrak bisnis di Medan sekalian mendapatkan hiburan yang tidak bisa mereka temukan di Aceh, atau tidak bisa dinikmati dengan nyaman di daerah sendiri. Pandangan tersebut bukan serta-merta harus diterima, tetapi seringkali hal ini dijadikan alasan bahkan terkadang menjadi alasan utama untuk ke Medan. Ini tidak bisa dianggap negatif sebab ada kalanya yang dimaksud dengan hiburan dalam frame mereka adalah fasilitas permainan fantasi, menonton bioskop, bahkan kesempatan menikmati kuliner moderen yang tidak bertentangan dengan norma Islam.

Dengan keempat alasan itu, berbelanja di Medan seringkali mendapatkan keuntungan berlipat; harga relatif murah, mutu lebih baik, pelayanan lebih memuaskan, serta sekalian bisa menikmati hiburan.

 Harus diperbaiki
Terlepas pro-kontra alasan di atas, demikian fakta yang harus diperbaiki bila mengurangi derajat ketergantungan ekonomi dengan Medan. Dalam hubungan ekonomi yang kian mengglobal seperti sekarang, memang tidak bisa melepaskan ketergantungan satu daerah dengan daerah lain, juga satu negara dengan negara lain. Tetapi bila “impor” Aceh lebih banyak dibandingkan “ekspor” ke Medan, tentu yang tercipta adalah hubungan yang tidak adil bagi Aceh yang dalam ilmu ekonomi disebut sebagai zero sum game; keuntungan satu pihak merupakan kerugian di pihak lain.

Bukan hanya untuk kebutuhan berteknologi seperti listrik yang harus dipasok dari Medan, mirisnya untuk kebutuhan yang bisa diproduksi sendiri seperti sayuran pun harus didatangkan dari Brastagi. Apakah sayuran dari Takengon tidak lebih baik sehingga harus mengonsumsi sayuran luar daerah? Tidak masalah sejauh ini kita masih bergantung listrik kepada Medan sehingga bisa dipadamkan sesuka hati, tetapi pembangkit di PT Arun yang sudah dihibahkan kepada pemerintah Aceh, harus dimanfaatkan secara bertahap karena kapasitasnya mampu memenuhi kebutuhan listrik separuh Aceh.

Pengurangan tingkat ketergantungan memang tidak bisa sepenuhnya dibebankan ke pundak pemerintahan Aceh sebab menyangkut dengan banyak variabel di masyarakat, termasuk soal selera dan gaya hidup. Namun, pemerintah Aceh bisa memulainya dengan kebijakan terbatas yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan tetap efektif serta efisien ketika diterapkan. Jangan dibiarkan tingkat ketergantungan itu sampai kepada hal-hal kecil yang mampu kita lakukan sendiri sehingga tidak terbangun kemandirian ekonomi daerah.

* Ayi Jufridar, Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Manajemen (PPIM) dan Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Email: ayi_jufridar@yahoo.com