Breaking News:

Bendera Aceh

JK: Urusan Bendera Aceh bukan Persoalan Berat

Mantan negosiator perundingan damai Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Jusuf Kalla (JK) menyatakan

Editor: bakri

BANDA ACEH -  Mantan negosiator perundingan damai Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Jusuf Kalla (JK) menyatakan optimis persoalan Bendera Aceh yang saat ini masih menemukan jalan buntu dapat diselesaikan. Menurut JK, persoalan Bendera Aceh adalah hal yang lebih ‘ringan’ dibandingkan dengan masa-masa perundingan damai Aceh delapan tahun lalu.

“Yang sulit saja (perundingan RI-GAM) bisa diselesaikan, ini pasti bisa diselesaikan juga,” kata Jusuf Kalla yang dicegat wartawan seusai berbuka puasa bersama, Senin (29/7) malam di Meuligoe Gubernur Aceh. Hadir dalam jamuan buka puasa itu Gubernur Zaini Abdullah, Wali Nanggroe Teungku Malik Mahmud, Ketua DPRA Hasbi Abdullah, mantan juru runding RI-GAM Hamid Awaluddin, Kapolda Irjen Pol Drs Herman Effendi, Pangdam IM Mayor Jenderal TNI Zahari Siregar, Kajati Aceh T Syahrizal serta para elite Partai Aceh.

Menurut JK yang juga mantan Wakil Presiden RI, segala persoalan dapat ditemukan solusinya asalkan ada niat dan kebesaran hati para pihak untuk saling memberi dan menerima. Solusi ini, kata JK, perlu terus didorong agar kedua belah pihak dapat menemukan satu kesepahaman dan satu kesepakatan untuk memecahkan persoalan yang ada. “Nantilah kita bicarakan. Nanti kita selesaikan. Apapun bisa diselesaikan dengan cara memberi dan menerima,” ujarnya.

Menurut JK, saat ini tidak ada lagi isu separatisme di Aceh meskipun Bendera Aceh yang diusulkan Pemerintah Aceh mirip dengan bendera GAM. Penegasan senada juga diungkapkan JK, Selasa (30/7), kepada situs Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara. Kepada Antara dalam penerbangan dari Banda Aceh ke Jakarta menggunakan pesawat pribadinya JK menyatakan optimistis persoalan Bendera Aceh dapat segera terselesaikan, karena yang dibutuhkan hanya pembicaraan intensif dan kompromi.

“Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Apalagi ini sebenarnya bukan hal yang terlalu berat. Yang dibutuhkan hanya bicara secara intensif dan pada akhirnya sebuah kompromi,” katanya.

Menurut JK persoalan Bendera Aceh membutuhkan satu sebuah kompromi antara para pihak.

“Saya kira akan segera selesai. Kompromi itu, jalan tengah. Prinsipnya Bendera Aceh itu jangan sama persis dengan GAM, bahwa maknanya, filosofisnya sama, itu boleh saja. Itulah kompromi,” kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla mengakui selama ini pembicaraan antara pemerintah pusat sudah mengarah kepada penyelesainnya. “Persoalannya ini memang menyangkut penyelesaian peraturan pemerintah,” katanya.

Jusuf Kalla yang merupakan tokoh utama perundingan damai Helsinki menegaskan bahwa persoalan bendera merupakan hak semua daerah.

“Soal bendera itu, intinya hak semua daerah mempunyai bendera tetapi bagaimana bendera itu dalam rangka persatuan,” kata Jusuf Kalla.

Dia menegaskan, pemerintah pusat tentu harus menjaga aspirasi nasional. Namun, tambahnya yang paling penting rakyat Aceh menginginkan perdamaian dan kesejahteraan. “Yang paling penting rakyat Aceh inginkan perdamaian dan kesejahteraan. Jadi janganlah habis waktu hanya untuk bicarakan soal simbol-simbol, sehingga lupa untuk menyelesaikan persoalan pokoknya yakni kesejahteraan,” tandasnya.

Jusuf Kalla selaku Ketua PMI berada di Aceh dalam rangka menyerahkan bantuan bagi korban gempa di Bener Meriah dan Aceh Tengah.(sar)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved