Cakrawala
BPJS itu Membingungkan Masyarakat
Jangan memperpanjang birokasi, karena masyarakat yang sedang membutuhkan itu biasa panik. jangan berbelit-belit karena bisa memancing kemarahan,"
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dinilai masih berbelit dan membingungkan pasien yang berobat.
Demikian beberapa komentar warga di Program Cakrawala, Radio SerambiFM 90,2 MHz, edisi Kamis (3/9/2015).
Anwar Sabang, yang berpartisipasi menelepon pada obrolan Cakrawala tersebut mengatakan, orang sakit itu tidak usah menungggu. Jangan nunggu lama, layani secara baik. Sementara, menurutnya saat ini layanan BPJS ini sering menyulitkan pasien.
"Kalau petugas selalu berasalan pada rujukan, ya coba harus arif bijaksanalah." ujarnya.
Pemerintah Aceh, katanya harus benar-benar melayani pasien dan mengebaikan sementara kelengkapan admninistrasi saat pasien dalam kondisi harus ditangani segera.
"Sambil menunggu rujukan, layani dulu karena ini hal yang manusiawi," katanya.
Sementara itu, Koordinator Advokasi dan Kebijakan Publik Masyarakat Transporasmi Aceh (MaTA). Hafidz yang juga memberikan pendapatnya tentang BPJS mengatakan, sebenarnya Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang dimiliki Aceh telah menjadi cikal bakal lahirnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Seharusnya Aceh, kata Hafidz sudah harus memiliki sistem jaminan kesehatan daerah yang cukup baik yang bisa jadi contoh bagi nasional.
"Dengan BPJS sekarang, konsep alur yang tidak diketahui masyarakat. Apakah ini karena sosialisasi masih kurang, info yang didapat masyarakat juga cukup meribetkan," ujarnya.
Ia menganologikan, jika ada pasien dari Simeulue berobat ke Banda Aceh, karena kelengkapan administrasi yang diharuskan BPJS.
"Apakah mereka harus kembali ke Simeulue. Ini kan ribet sekali," ujarnya.
Ia mengingatkan, seharusnya Pemerintah Aceh segera ambil sikap jika porses BPJS saat ini memberatkan sistemnya bagi masyarakat Aceh.
"Sistem kita sudah baik dengan JKA. Pemerintah bisa membuat aturan lain di luar BPJS agar tak ribet seperti ini," katanya.
Hafidz juga mengatakan, sebenarnya BPJS itu memang ada pungutan atau pungutan yang diambil, sama dengan asuransi kesehatan lain. Dengan sistem demikian, untuk jaminan kesehatan daerah layanan dasar harus diutamakann.
"Proses saat ini sendiri, kita lihat orang mau ke RS bingung dulu. harus dari mana dulu. Orang sakit layani dulu, administrasi bisa belakangan dilengkapi." katanya.