Serikat Tani Islam Indonesia (STII): Negara belum Berpihak pada Petani

Laporan Fikar W.Eda I Banten

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA ---Negara belum sepenuhnya berpihak kepada petani. Nasib petani masih sangat memprhatinkan. Dibutuhkan langkah progresif di bidang pertanian.

Pandangan ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Tani Islam Indonesia (STII), Ir. Abdullah Puteh, seusai Mukernas dan Workshop STII di Banten, Senin (30/11/2015).

STII adalah ormas Islam yang berinisatif menjadi gugus terdepan penggerak perjuangan petani berdulat di negerinya sendiri.

Mukernas STII bertema 'Revolusi Pertanian: Tingkatkan Kesejahteraan Petani Menuju Kedaulatan Pangan dan Pembangunan Bangsa" dihadiri Wakil Ketua DPD RI Dr Farouk Muhammad, Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN RI Doddy Imron Cholid, Dirkeu LPDB Fitri Rinaldi, penemu Pupuk Mikroba Google Prof. Ir Ali Zum Mashar.

Ketua Umum PB STII Abdullah Puteh mengatakan, tidak kurang dari 50 persen penduduk Indonesia adalah petani dan lahan yang ada 70 persen adalah pertanian.

Bekas Gubernur Aceh ini menegaskan petani Indonesia selalu terlantar karena belum adanya keberpihakan pemerintah terhadap petani.

"Di Amerika anggaran pembangunan pertanian sebesar 18 persen, jadi hampir sama dengan anggaran pendidikan di Indonesia 20 persen. Negara adidaya ini masih menghormati sektor pertaniannya. Tapi kenapa di negara agraris ini, pemerintah tidak berpihak kepada karunia Tuhan yang mampu mensejahterakan rakyat sampai kapan pun,”ujarnya.

Menurutnya, APBN 2016 dari sektor pertanian teralokasi Rp 38 triliun, atau 1,2/3 persen dari total anggaran APBN 2000 triliun.

“Ini sangat kecil. Jelas menandakan pemerintah belum berpihak kepada petani. Meski saya menghormati pemerintahan Jokowi-JK tapi masih kurang sekali keberpihakan kepada masyarakat petaninya.”tegasnya.

Kondisi masyarakat tani yang miskin itu ternyata hanya mempunyai tanah tidak lebih dari seperempat hektar.

Pemerintah juga dinilai tidak maksimal menyediakan bibit unggul dan antisipatif jika terjadi serangan hama.

Celakanya sistem tata niaga juga merugikan petani karena pemerintah tidak secara benar menata tata niaga hasil pertanian. " Buktinya, saat hasil pertanian surplus malah harga jualnya rendah,” ujar mantan anggota DPR dan MPR ini.

Menurut Puteh, yang harus dilakukan pemerintah, adalah berpihak pada anggaran pertanian di tingkat nasional, pendampingan masyarakat tani, dan penyiapan segala kebutuhan masyarakat tani dengan harga yang lebih murah dan mudah dicapai.

Puteh menegaskan tiga tonggak perjuangan STII yang akan dicapai adalah tercabutnya petani dari akar marginal.

Realisasi 10 persen anggaran untuk pertanian dan berhentinya bangsa ini dari segala impor item komoditas hasil pangan.

Ketua PB STII Iwan Riswandi menegaskan hasil Mukernas akan makin memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat wilayah dan cabang, selain menyatukan langkah dan menyamakan persepsi dalam mensuksesakan program STII menuju kedaulatan pangan dan menuju kesejahteraan petani miskin.

“Setiap tahun kita akan kirim 15 orang peserta dari kader STII dari berbagai latarbelakang profesi seperti petani, social entrepreneur, wartawan, akademisi, pendakwah, mengikuti pelatihan aplikasi teknologi Mikroba Google dalam sistem budidaya pertanian terpadu berkelanjutan yang ditemukan oleh Prof. Ali Zum Mashar yang juga kader terbaik STII,” ujar Wadir Diploma IPB. (*)